aa
Kuasa hukum BPPHLHK Agus Susanto dan Haris menghadiri persidangan praperadilan di Pengadilan Negeri Nunukan. (Foto Budi Anshori/Niaga.Asia)

NUNUKAN.NIAGA.ASIA-Pengadilan Negeri (PN) Nunukan menolak semua gugatan pemohon praperadilan, Nurhayati, Yusran dan Rahmat melalui kuasa hukumnya Dr. Alex Chandra terhadap termohon Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Kalimantan atas kasus illegal logging (kehutanan) dalam sidang pembacaan putusan, Senin (9/9/2019).

Hakim tunggal PN Nunukan Agung Kusumo Nugroho, SH. MH mengatakan, para pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil  terkait gugatan penangkapan dan penyitaan barang bukti yang dianggap tidak sah oleh termohon Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Kalimantan.

“Dengan ini, Pengadilan Nunukan menolak asepsi pokok perkara permohonan praperadilan diajukan pemonon dan menetapkan biaya perkara nihil,” sebut Hakim.

Disebutkan, pada Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjelaskan, pelaksanaan tugas penangkapan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.

Namun, dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dapat dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat..

“Melihat dalil hukum tersebut, hakim menimbang bahwa tidak terdapat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan pada kejadian tanggal 10 juli 2019. Dengan demikian, peristiwa tertangkap tangan oleh penyidik telah dilaksanakan secara hukum,” kata hakim.

Fakta lainnya, pada tanggal 12 Juli, penyidik telah menerbitkan surat penangkapan yang dilanjutkan terbitnya Surat Perintah Dimulainya Penyelidikan (SPDP) tanggal 13 Juli yang suratnya dikirimkan lewat jasa pengiriman kurir kepada tersangka. “Pertimbangan hukum terpenuhi dan tidak ada hal dilanggar oleh penyidik dan tidak ada upaya paksa dalam penangkapan tersangka,” ucap hakim.

Terhadap sah tidaknya penyitaan barang bukti sebanyak 40 kubik yang menjadi pokok gugatan, hakim menimbang, penyitaan telah sesuai aturan hukum, meski tersangka mempermasalahkan karena penyitaan tanpa terlebih dulu dilengkapai surat izin kepala PN Nunukan.

Penyitaan barang bukti yang berhubungan langsung dengan tindak kejahatan dapat dilakukan penyitaan tanpa surat persetujuan kepala PN Nunukan, jika mana dalam keadaan mendesak dan harus segera dilakukan.

Dikatakan hakim, surat persetujuan kepala PN bisa dilengkapi setelah kegiatan penyitaan dan dalam hal ini, kepala PN Nunukan telah menerbitkan surat izin penetapan tertanggal 18 Juli 2019 yang isinya memberikan persetujuan terhadap penyitaan barang bukti.“Dalam keadaan mendesak dan tidak mungkin dilakukan dengan cepat, penyidik dapat melakukan penyitaan barang bukti tanpa surat izin ketua PN,” jelasnya.

Oleh karena permohonan perihal tidak sahnya penangkapan dan penundaan serta penyitaan telah ditolak hakim, maka tidak ada alasan hukum bagi hakim untuk memerintahkan kepada termohon agar segera mengeluarkan atau membebaskan para pemohon dari tahanan.

Selain itu, Hakim juga menolak gugatan pemohon atas kerugian materiel Rp 90 juta dan kerugian immateriel sebesar Rp300.000 juta serta penyampaian ucapan maaf yang dikompensasi oleh termohon BPPHLHK dalam media massa.

“Menimbang karena tidak ada penangkapan yang tidak sah yang berdampak kerugian badan, maka permintaan pemohon agar hakim menghukum termohon tidak dikabulkan,” tutupnya. (002)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *