JAKARTA.NIAGA.ASIA – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyoroti pengelolaan Crude Palm Oil (CPO) di Kawasan Industri Dumai yang dikelola oleh PT Wilmar Group di Dumai, Provinsi Riau. Menurutnya terdapat beberapa persoalan yang cukup serius terkait masih tingginya harga minyak goreng di Indonesia, di tengah merosotnya harga CPO dunia.

Demikian dikemukakan Mulyanto dalam pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI yang dipimpin Anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir dengan Dirjen Ketahanan, Perwilayahan & Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian, Direksi PT Kawasan Industri Dumai, Direksi Wilmar Group, Pemkot Dumai dan Pemerintah Provinsi Riau, di Kawasan Industri Dumai, Riau, Senin (11/7/2022).

Harga CPO dunia kan sudah mulai merosot sejak puncaknya bulan Maret dari harga Rp17.000/kg menjadi hanya Rp6.000/kg. Harga tandan buah segar (TBS) sawit yang sudah merosot mencapai kurang lebih di bawah Rp1.000/kg. Tetapi harga minyak kok masih anteng-anteng saja, masih di atas harga eceran tertinggi (HET), masih belum mencapai HET.

“Kan timbul pertanyaan, di mana masalahnya. Ini kita angkat dalam pertemuan tersebut, cuman sayangnya pihak Wilmar nggak siap dengan data-data. Sehingga jawabnya nggak jelas, berapa jumlah yang diekspor,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, Rabu (13/07/2022).

Terhadap kondisi itu, Mulyanto menilai pemerintah sudah berusaha dengan mengeluarkan minyak goreng curah seperti MGCR (Minyak Goreng Curah Rakyat) dan Minyakita yang harganya sesuai HET. Dirinya berharap agar minyak goreng curah benar-benar didistribusikan ke seluruh Indonesia dengan harga flat sebesar Rp14.000/liter termasuk di daerah timur yang sering kali kesulitan pendistribusiannya karena transportasi.

Transparansi Pengelolaan CPO

Sedangkan Anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir meminta transparansi data pengelolaan Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya yang berada di Kawasan Industri Dumai, Provinsi Riau, khususnya data terkait jumlah CPO untuk diekspor dan untuk dalam negeri.

Menurut Nasir, hal ini berkaitan dengan kelangkaan minyak goreng dan harga minyak goreng yang mahal sehingga membebankan masyarakat. Ia mengaku kecewa karena beberapa data yang diterima Komisi VII DPR RI tidak menjelaskan secara transparan regulasi yang terjadi di kawasan industri.

“Ada tiga kawasan industri di Dumai ini, tapi hanya satu kawasan dan itu pun datanya tidak cukup. Kami menginginkan dari mulai TBS (Tandan Buah Segar) sampai pengelolaan CPO maupun minyak goreng ini, kita minta (data) transparan dan kami minta harga TBS ini juga bisa meningkat, supaya masyarakat bisa merasakan bagaimana kelangkaan minyak goreng maupun mahalnya minyak goreng ini setimpal dengan harga TBS.” ujar Nasir.

Politisi Partai Demokrat ini mendorong agar perusahaan dapat memenuhi kebutuhan minyak goreng dalam negeri dengan harga yang dapat dijangkau oleh masyarakat sebelum diekspor ke luar negeri sehingga masyarakat merasakan besarnya produksi CPO.

“Kami minta semua perusahaan-perusahaan (tenant PT Wilmar Group) ini menjelaskan berapa produksi yang diperoleh perhari, berapa per bulan, per tahun,  berapa ekspor, berapa minyak curah maupun minyak goreng kemasan yang diproduksi untuk dalam negeri dan berapa harga yang pantas untuk dalam negeri dan berapa data harga yang diperoleh perusahaan untuk diekspor,” tuturnya.

Legislator daerah pemilihan (dapil) Riau II tersebut juga menuturkan bahwa kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat bisa tercapai jika hasil bumi dapat dinikmati dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat.

“Kita minta sesuaikan lah harga TBS ini agar masyarakat bisa nyaman dan terasa (ringan), bisa membuat harga minyak goreng juga terjangkau dan murah untuk masyarakat. Kalau tadi minyak curahnya Rp14.000, maka minyak kemasannya juga di-range harga tersebut. Jadi mungkin bisa diturunkan (ke) Rp10.000, itu jauh lebih baik karena besarnya produksi kita ini harusnya meringankan kebutuhan masyarakat,” tandas Nasir.

Menindaklanjuti kelengkapan data terkait jumlah produksi minyak goreng dalam negeri dan data ekspor, Komisi VII DPR RI akan segera mengundang mitra kerja terkait. Nasir bersama Anggota Komisi VII DPR RI lainnya akan segera membahas dalam rapat kerja pada masa sidang mendatang. Hal ini dilakukan agar dapat mendalami persoalan kelangkaan dan mahalnya minyak goreng yang terjadi belakangan ini.

Sumber: Humas DPR RI | Editor: Intoniswan

Tag: Minyak Goreng