SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Pemerintah tengah menggodok rencana pembentukan provinsi baru, di kawasan ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur. Pemprov Kaltim meminta, nantinya pembangunan kawasan provinsi baru, juga menyeimbangkan pembangunan provinsi Kalimantan Timur.

Pemprov Kaltim menyatakan, meski nantinya kawasan IKN berdiri sendiri menjadi provinsi baru, provinsi Kalimantan Timur tetap menjadi buffer zone. Dengan begitu, pemerintah diharap tidak mengesampingkan pembangunan Kaltim.

“Kami terus komunikasikan itu, ke Bappenas. Kita sampaikan juga di daftar isian masalah di DPR RI soal itu,” kata Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi, ditemui di rumah dinasnya, Jalan Milono, Samarinda, Selasa (28/1).

Hadi menjelaskan, Kaltim dalam posisinya kedepan sebagai buffer zone, mesti benar-benar ikut terbangun. Sebab, proses bagusnya kawasan IKN tergantung dari Kaltim. “Menuntut kita, Kaltim, murni harus terkoneksi dengan baik pembangunannya,” ujar Hadi.

“Justru, karena (kawasan IKN) ini belum terbangun, kita kondisikan agar Kaltim kedepan, ikut terbangun dengan baik. Harus seimbang, antara ibu kota baru, dengan Kaltim. Kalau tidak seimbang, akan jadi masalah,” tegas Hadi.

Dijelaskan Hadi pula, meski APBD Kaltim 2020 Rp11,75 triliun dan mungkin tidak begitu besar, diharapkan sebaliknya pada alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Kan (konsep provinsi baru) belum final. Jadi, kalau APBD Kaltim tidak terbilang besar, kita minta DAK. DAK itu dalam konteks, menunjang pembangunan IKN,” tutup Hadi.

Untuk diketahui, Rabu (17/12) lalu, Presiden Joko Widodo mengunjungi calon ibu kota baru di Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Sejumlah menteri dia ajak langsung meninjau lokasi.

Saat ini, kata Jokowi, pemerintah sedang membahas pembentukan provinsi baru di kawasan ibu kota baru yang akan berdiri di atas lahan seluas 256.000 hektare. (006)