NUNUKAN.NIAGA.ASIA – Kebijakan efisensi anggaran dipastikan berimbas terhadap kegiatan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Nunukan, dalam melaksanakan tugas pelayanan dan pengawasan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
“Efisiensi anggaran pasti ada imbasnya, terutama terhadap kegiatan pengawasan titik-titik jalur tikus yang selama ini jadi lintasan keluar dan masuk ke Malaysia,” kata Kepada BP2MI Nunukan JF. Ginting pada Niaga.Asia, Selasa (17/03/2025).
Sebagai daerah di wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia, Kabupaten Nunukan memiliki begitu banyak pintu-pintu jalur illegal baik laut, sungai dan darat yang terhubung langsung ke wilayah sabah, Malaysia.
Banyaknya lintasan jalur ilegal ini memerlukan pengawasan yang tinggi dari petugas, dilain sisi, BP2MI di tahun 2025 terkena imbas efisiensi anggaran yang siap atau tidak siap harus mengurangi kegiatan pengawasan.
“Tahun ini hanya beberapa lokasi titik bisa diawasi, makanya kami mengajak pemerintah daerah dan aparat keamanan lainnya lebih aktif membantu mengawasi perbatasan,” sebutnya.
Meski terkena imbas efisiensi anggaran, BP2MI Nunukan tetap melaksanakan tugas pemulangan bagi PMI) deportasi, maupun memberikan rumah penampungan serta makan dan minum selama di Nunukan.
Hanya saja, kualitas pelayanan terhadap PMI mungkin akan berkurang karena anggaran lebih difokuskan terhadap pekerjaan teknis yang dipandang penting dan mampu mencegah dan mengatasi PMI illegal.
“Kalau tahun 2024 misalnya 1.500 PMI deportasi bisa dipulangkan ke daerah asal, mungkin tahun ini sekitar 700 orang, kita harus mengatur anggaran cukup sampai akhir tahun,” jelasnya.
Untuk mengatasi masalah dari adanya efisiensi anggaran, BP2MI Nunukan coba mengatur waktu kegiatan deportasi PMI dari Malaysia ke Nunukan, dengan cara mengurangi durasi lama waktu di rumah penampungan Rusunawa Nunukan.
Pemulangan PMI dari Malaysia diharapkan tidak terlalu jauh dari jadwal keberangkatan kapal – kapal penumpang PT Pelni, sehingga dapat mengurangi biaya makan dan minum serta lainnya.
“Januari sampai Maret ada 392 PMI deportasi, syukurnya waktu kedatangan di Nunukan berdekatan jadwal keberangkatan kapal, jadi kami tidak banyak keluar anggaran,” sebutnya.
Ginting menuturkan, efisiensi anggaran memiliki efek domino yang cukup luas tidak hanya pada pengurangan kegiatan, namun juga sebagai bentuk peringatan kepada PMI agar menjadi PMI mandiri dan tertib hukum.
Efek domino bisa menjadi langkah awal bagi warga Indonesia agar berhati-hati ketika hendak bekerja di luar negeri, sekaligus mewujudkan jargon digaungkan Pemerintah Indonesia yakni Berangkat Migran Pulang Juragan.
“Jangan hanya melihat efisiensi anggaran sebagai kemunduran, tapi lihat juga efek positifnya, makanya harus menjadi PMI mandiri yang legal,” bebernya.
Salah satu cara mengatasi eks PMI kembali berangkat ke Malaysia adalah memberikan pelatihan wirausaha dengan menggandeng mentor berpengalaman mengoleh produk yang bahan bakunya tersedia di Kabupaten Nunukan.
Saat ini sejumlah eks PMI deportan di Nunukan tengah mengikuti pelatihan UMKM usaha berbahan dasar pisang, coklat, rumput laut dan termasuk kerajinan membatik motif pakaian Tidung.
“Semakin sedikit PMI berangkat ilegal, semakin sedikit pula PMI deportasi dan semakin ringan pula tugas BP2MI mengawasi perbatasan Nunukan,” terangnya.
Penulis : Budi Anshori | Editor : Intoniswan
Tag: BP2MI NunukanPekerja Migran Indonesia