JAKARTA.NIAGA.ASIA-Kalimantan Utara (Kaltara) termasuk sebagai provinsi dengan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) kategori baik, bersama empat provinsi lainnya. Kaltara berada di posisi ketiga untuk capaian IDI 2017, dengan nilai 81,06. Naik 4,08 poin dari IDI 2016 (76,98). Posisi pertama ditempati DKI Jakarta, dengan 84,73 dan kedua DI Yogyakarta dengan nilai IDI 2017 83,61. Provinsi lainnya dengan kategori baik adalah Kepulauan Bangka Belitung (80,11).
Sementara 30 provinsi lainnya di Indonesia, capaian IDI nya di bawah 80 atau dalam kategori sedang. Termasuk IDI Nasional 2017 yang juga kategori sedang. Yaitu, 72,11. Naik 2,02 poin dibandingkan IDI Nasional 2016 (70,09).
Atas capaian tersebut, kata Gubernur Kaltara, Dr. H Irianto Lambrie, Kaltara mendapatkan penghargaan yang tadi diserahkan oleh Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam), Jenderal (Purn) Wiranto, bersamaan dengan peluncuran buku IDI 2017 di Hotel Grand Sahid Jakarta, Kamis (13/12/2018) pagi tadi.
Menurut Irianto, ada beberapa variabel penilaian IDI, dan di Kaltara rata-rata sudah baik. Variabel tersebut, di antaranya kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, hak memilih dan dipilih, kebebasan dari diskriminasi, peran parpol, serta peran birokrasi pemerintahan daerah.
“Alhamdulillah, capaian ini patut kita syukuri. Ini juga membuktikan, bahwa selama ini demokrasi di Kaltara sudah berjalan dengan baik. Apalagi kita sebagai provinsi baru, ini merupakan sebuah capaian yang luar biasa. Saya berharap capaian IDI 2017 ini, terus dipertahankan hingga di masa-masa mendatang,” ungkap gubernur.
Kemerdekaan Pers
Selain itu, Kaltara juga meraih tempat terhormat dalam kebebasan pers. Kaltara berada diurutan kedua setelah Aceh dalam kebebasan pers. “Bagi saya Pers adalah mitra, juga sebagai sahabat. Di Kalimantan Utara, sejak saya menjadi Penjabat (Pj) Gubernur, saya selalu dekat dengan teman-teman wartawan,” ujar Gubernur.
Menurut Irianto, sikap pemerintah daerah di Kaltara yang memberikan kebebasan pers, mendapatkan penilaian yang positif. Berdasarkan penghitungan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2018 di seluruh provinsi di Indonesia. “Hasilnya, Kaltara menempati posisi kedua di bawah Aceh yang menjadi provinsi dengan IKP tertinggi. Kalimantan Utara mendapat poin 82,7, termasuk kategori baik atau cukup bebas,” ungkapnya.
Dijelaskan mantan Sekdaprov Kaltim ini, pers memiliki peran yang sangat besar dalam berbagai hal. Termasuk dalam upaya membangun daerah, bahkan bangsa. Di era keterbukaan informasi seperti sekarang, kebebasan pers semakin terbuka. Tak terkecuali di Kaltara, kita berikan kebebasan kepada pers. Tentu dengan tetap pada rambu-rambu atau kode etiknya. (001)