Indonesia: Penting Perkuat Arsitektur Kesehatan Kawasan ASEAN

Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi. (Foto Istimewa)

PNOM PENH. NIAGA.ASIA-Para Menlu ASEAN dalam pertemuan di Pnom Penh, sepakat perkuat arsitektur kesehatan kawasan dan Menlu RI, Retno Marsudi menyampaikan dan menggarisbawahi pentingnya implementasi penuh berbagai mekanisme arsitektur kesehatan regional yang
terbentuk dalam 2 tahun terakhir sebagai antisipasi pandemi mendatang.

“Salah satu yang penting di antaranya adalah pembentukan buffer inventory untuk alat kesehatan dan mekanisme distribusniya serta sistem peringatan dini kawasan,” kata Retno dalam keterangan persnya, Kamis (17/2/2022).

Penguatan arsitektur kesehatan kawasan akan menjadi building block bagi penguatan arsitektur kesehatan global yang menjadi salah satu prioritas Presidensi G-20 Indonesia.

Kedua, Indonesia mengusulkan percepatan pemulihan ekonomi kawasan. Mengenai lambatnya implementasi ASEAN Travel Corridor Agreement (ATCAF), Indonesia mendorong percepatan implementasi ACTAF tersebut, baik melalui kesepakatan bilateral maupun pembukaan
menyeluruh perbatasan dengan protokol kesehatan yang ketat.

“Dalam pembicaraan mengenai ACTAF tadi, semua Menteri Luar Negeri ASEAN sepakat mengenai pentingnya implementasi ATCAF ini,” ungkap Retno.

Kerja Sama dengan Mitra

Mengenai kerja sama ASEAN dengan Mitra Eksternal, Indonesia menyampaikan menekankan beberapa isu utama yaitu: Pertama, selaku country coordinator kemitraan ASEAN-Amerika Serikat, Indonesia menyampaikan persiapan rencana ASEAN-U.S. Special Summit.

“Baik ASEAN maupun AS saat ini masih terus berkomunikasi, untuk menentukan jadwal pertemuan yang cocok bagi ASEAN dan AS. Indonesia akan melanjutkan komunikasi dengan AS untuk membahas mengenai program dan juga deliverables,” katanya

Terkait rencana KTT ASEAN – Uni Eropa tahun ini, Indonesia, kata Retno, mendorong agar momentum perayaan 45 tahun kemitraan ASEAN-UE ini dimanfaatkan untuk memperkuat kerja sama yang saling menguntungkan, termasuk di bidang perdagangan.

“Indonesia menyampaikan kekhawatiran masih terus berlangsungnya kebijakan-kebijakan UE yang menghambat perdagangan, termasuk yang terakhir adalah pembentukan deforestation supply chain due diligence system pada komoditas pertanian,” pungkasnya.

Sumber : Kemlu RI | Editor : Intoniswan

Tag: