Indonesia-Singapura Tendatangani SOP Patroli Perbatasan

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Askolani dan Commander Singapore Police Coast Guard (SPCG), SAC Cheang Keng Keong telah menandatangani The Joint Standard Operating Procedure (SOP) on Coordinated Border Patrols. (Foto Kemenkeu)

JAKARTA.NIAGA.ASIA  – Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Askolani dan Commander Singapore Police Coast Guard (SPCG), SAC Cheang Keng Keong telah menandatangani The Joint Standard Operating Procedure (SOP) on Coordinated Border Patrols.

“Dalam SOP disepakati pelaksanaan patroli terkoordinasi di area perbatasan Indonesia-Singapura  untuk mencegah atau mengurangi kegiatan ilegal, seperti penyelundupan, kejahatan terorganisasi lintas negara yang berkaitan dengan hal-hal bidang kepabeanan, dan perdagangan barang ilegal lainnya,” ungkap Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Hatta Wardhana.

Disebutkan, SOP ditandatangani, Kamis lalu (9/6/2022) menjelaskan bahwa kerja sama ini telah terjalin sejak ditandatanganinya Memorandum of Understanding (MoU) pada tanggal 3 Februari 2020 lalu.

“Dalam penandatanganan SOP ini, kedua pihak sudah dapat mengimplementasikan salah satu bentuk kerja sama yang disepakati dalam MoU, yaitu patroli terkoordinasi,” ujarnya.

Selanjutnya, Hatta mengatakan, Bea Cukai akan berkoordinasi dengan SPCG dan Atase Keuangan pada KBRI Singapura terkait rencana dan mekanisme pelaksanaan patroli terkoordinasi dan rendezvous at sea (pertemuan di laut) di tahun 2022.

Selain itu, kedua instansi juga berencana untuk mengadakan capacity building serta sharing knowledge terkait patroli laut. Hal ini diperlukan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kemampuan para petugas kedua pihak.

“Kami berharap kerja sama Bea Cukai dan SPCG akan terus terjalin dengan baik, khususnya dalam pelaksanaan Patroli Terkoordinasi. Semoga kedua instansi ini dapat memaksimalkan seluruh bentuk kerja sama demi mencegah dan memberantas penyelundupan, kejahatan terorganisir lintas negara yang berkaitan dengan masalah kepabeanan, dan perdagangan barang ilegal lainnya,” pungkasnya.

Sumber: Humas Kemenkeu | Editor: Intoniswan

Tag: