NEW YORK.NIAGA.ASIA- “Agenda laut harus diarusutamakan dalam upaya bersama dalam pengendalian perubahan iklim” demikian diserukan oleh Wapres RI pada forum “High Level Panel on Building a Sustainable Ocean Economy” (HLP-SOE) yang dipimpin oleh PM Norwegia dan Presiden Palau pada tanggal 23 September 2019.
HLP-SOE diselenggarakan di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB ke-74 di New York, sesaat sebelum pelaksanaan Climate Action Summit, guna menyambut tantangan Sekjen PBB agar seluruh negara dapat meningkatkan ambisinya dalam pengendalian perubahan iklim, yang dampaknya terus memburuk dan memprihatinkan.
Dalam pidatonya, sebagaimana dirilis situs kemlu.go.id, Wapres Jusuf Kalla mengangkat isu-isu kelautan yang menjadi prioritas Indonesia ke tingkat regional dan global, seperti pemberantasan IUU Fishing, pengurangan sampah plastik di laut, dan pengarusutamaan isu kelautan ke dalam agenda mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
Pada pertemuan ini, HLP-SOE secara khusus meluncurkan deklarasi yang berjudul Call to Ocean-Based Climate Action. Deklarasi tersebut memuat berbagai aksi serta upaya mitigasi dan adaptasi dalam menanggapi tantangan dampak serius perubahan iklim terhadap kesehatan laut.
Wakil Tetap RI, Duta Besar Dian Triansyah Djani, menyampaikan bahwa tidak dapat dihindari keterkaitan isu-isu kelautan dan penanggulangan perubahan iklim. “Peningkatan suhu global dapat berpengaruh negatif terhadap kehidupan dan kesehatan kelautan di Indonesia, seperti terumbu karang yang sangat peka dengan perubahan suhu di laut,” ujarnya.
Dikatakan, Komitmen HLP-SOE untuk mendorong aksi iklim berbasis laut tidak hanya relevan bagi Climate Action Summit, namun juga penguatan posisi bersama negara maritim pada COP-25 UNFCCC yg akan diselenggarakan di Chile bulan Desember 2019, serta UN Conference on Oceans di Portugal tahun 2020 mendatang.
Forum “HLP on Building a Sustainable Ocean Economy” ditujukan untuk mendorong kerja sama kelautan dan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan Agenda 2030.
HLP terdiri dari 13 negara anggota, yaitu Australia, Chile, Fiji, Ghana, Guinea, Indonesia, Jamaika, Jepang, Meksiko, Namibia, Norwegia, Palau, dan Portugal. Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) adalah Sherpa Indonesia untuk HLP. (001)
Tag: Lingkungan