Infrastruktur Jalan, Pendidikan, dan Komunikasi Masih Jadi Masalah

Anggota Komisi II DPRD Berau, Hj.Elita Herlina. (foto dokumen Humas DPRD Berau)

TANJUNG REDEB.NIAGA.ASIA–Kondisi jalan yang rusak, kurangnya ruang kelas hingga jaringan listrik dan telekomunikasi hingga kini masih jadi masalah di Kabupaten Berau dan dikeluhkan masyarakat dalam pertemuan-pertemuan dengan nggota DPRD Berau saat masa reses.

Anggota Komisi II DPRD Berau, Hj Elita Herlina  juga mendapati keluhan demikian saat melakukan reses di Kecamatan Sambaliung, Tabalar dan Kelay.  Bahkan, untuk di Kecamatan Kelay masih banyak yang belum merasakan aliran listrik.

“Beberapa permasalahan yang disampaikan masyarakat di tiga kecamatan itu mayoritas mengarah ke infratruktur. Bahkan untuk hal dasar seperti soal jalan, listrik, air dan jaringan telekomunikasi menjadi masalah dari beberapa tahun lalu. Jalan yang rusak cukup menyulitkan masyarakat ketika melakukan mobilitas,” kata Elita pada Niaga.Asia, Jumat (7/8/2020).

Menurut Elita, tak hanya itu, masyarakat melaporkan juga soal ruang kelas di Kecamatan kelay masih sangat kurang. Kekurangan ruang kelas perlu ditasi pemerintah, karena  untuk mencetak generasi muda yang unggul diperlukan sekolah yang mempunyai sarana dan prasarana yang memadai.

“Apabila sarana pendidikan terpenuhi, kegiatan belajar mengajar nantinya bisa berjalan maksimal,” ucapnya.

Sedangkan  di Kecamatan Sambaliung, kata Elita,  yang dibutuhkan adalah pembuatan saluran irigasi. Selama ini petani disana masih sering kekurangan stok air lantaran tidak adanya pasokan dari sungai terdekat yang bisa menjangkau ke daerah persawahan.

Harapannya nanti dengan adanya saluran di Gurimbang bisa mengaliri sampai ke daerah Trans Bangun, bisa menunjang petani dalam mengembangkan potensi pertanian yang ada. Sarana irigasi ini sangat penting keberadaannya karena menjadi pendukung pertanian.

“Meskipun area persawahannya berada di dataran rendah, petani tetap membutuhkan stok air yang mencukupi untuk kebutuhan pengairan,” pungkasnya.

Politikus dari Partai Golkar itu juga berharap DPRD dapat mendesak pemerintah sehingga benar-benar berpihak pada masyarakat. Apapun yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat haruslah menjadi prioritas dan dinomor satukan. (mel/adv)

Tag: