PALEMBANG.NIAGA.ASIA–Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Muhammad Basri Akib  telah menetapkan tersangka terhadap 3 orang terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Dana Hibah Dari Dana APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Dan Tahun 2017 Kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Dalam Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang.

“Ketiga tersangka tersebut adalah AN (Alex Nurdin) selaku Gubernur Sumatera Selatan periode tahun 2008-2013 dan periode tahun 2013-2018, tersangka MM selaku Mantan Bendahara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang, dan tersangka LPLT selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS),” kata Basri. Hari Rabu (22/9/2021).

Menurut Basri, kasus ini bermula ketika Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menyalurkan Dana Hibah kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang guna pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang.

“Pada tahun 2015 dengan menggunakan Dana APBD Tahun 2015 menyalurkan dana hibah sebesar Rp 50 miliar dan pada tahun 2017 dengan menggunakan Dana APBD Tahun 2017 sebesar Rp 80 miliar,” katanya

Penganggaran Dana Hibah tersebut tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana dalam Peraturan Perundang-undangan diantaranya tidak didahului dengan pengajuan proposal dari pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya sebagai penerima Dana Hibah dan hanya berdasarkan Perintah AN selaku Gubernur Sumatera Selatan.

“Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya tersebut tidak beralamat di Palembang melainkan beralamatkan di Jakarta,” ungkap Basri.

Lahan pembangunan masjid tersebut semula dinyatakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) adalah sepenuhnya aset Pemprov, namun ternyata sebagian adalah milik masyarakat dan pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tersebut tidak selesai.

“Penyimpangan tersebut telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp130 miliar,” ungkap Basri.

Dijelaskan, dalam kasus ini,  tersangka AN selaku Gubernur telah menyetujui dan memerintahkan penganggaran dana hibah dan pencairan tanpa melalui proposal terlebih dahulu.

Kemudian, tersangka MM selaku Bendahara Yayasan Wakaf Masjid yang meminta untuk pengiriman Dana tersebut ke dalam rekening Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya yang berdomisili di Jakarta dan dalam penggunaannya adanya penyimpangan-penyimpangan.

“Sementara, tersangka LPLT selaku Mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan pencairan tanpa prosedur dalam proses hibah pembangunan Masjid Sriwijaya,” katanya.

Ketiga tersangka ini telah dilakukan penahanan dalam perkara lainnya, yaitu Tersangka AN dan Tersangka MM berstatus Tersangka pada Tindak Pidana Korupsi Pembelian Gas Bumi oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan Tahun 2010-2019, saat ini ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan Agung.

Sedangkan, tersangka LPLT, berstatus terpidana pada kasus Dugaan Penyelewengan Dana Hibah dan Bansos Pemprov Sumsel APBD Tahun 2013, saat ini ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas 1 Pakjo Palembang.

Atas perbuatan ketiga tersangka tersebut diancam dengan pidana Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Serta, Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Sumber : Puspen Kejagung | Editor : Intoniswan

Tag: Korupsi