SANGATTA.NIAGA.ASIA — Wakil Bupati Kasmidi Bulang mewakili Pemkab Kutim menyampaikan tanggapan pemerintah terhadap pemandangan umum Fraksi-fraksi atas Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2023 pada rapat paripurna ke-22 DPRD Kutai Timur di ruang sidang utama, Kamis 21 Juli 2022, yang dihadiri 20 anggota dewan.
Sebelum menyampaikan tanggapan pemerintah, Wakil Bupati Kasmidi
Bulang mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Kutim yang telah menelaah nota penjelasan KUA-PPAS tahun anggaran 2023.
“Terima kasih juga telah memberikan pandangan berupa saran, himbauan serta masukan demi terwujudnya kebijakan anggaran yang efektif, efisien dan dapat melayani kepentingan masyarakat,” ucapnya.
Atas pemandangan umum fraksi PPP, Kasmidi menanggapi dengan mengatakan, penerimaan pembiayaan sebesar Rp 500 miliar disetujui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.
“Anggaran tersebut dapat digunakan untuk pembiayaan infrastruktur serta peningkatan pelayanan dasar masyarakat yang lebih berkualitas,” jelasnya.
Menanggapi pemandangan umum Fraksi Golkar, Kasmidi menegaskan, Pemkab Kutim tetap komitmen memprioritaskan urusan wajib seperti pendidikan, kesehatan dengan mengalokasikan anggaran sesuai dengan amanat Undang-undang yakni 20 persen dari total APBD bagi sektor pendidikan dan 10 persen untuk kesehatan.
Terhadap Fraksi Nasdem, Kasmidi mengatakan, Pemkab Kutim sependapat dengan Fraksi Nasdem terkait penyusunan rencana KUA-PPAS harus sinergi dengan program provinsi maupun pusat.
“Dalam penyusunan rencana KUA-PPAS, Pemkab Kutim tetap berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan DaerahDaerah dengan mengacu dukungan prioritas program provinsi maupun pusat,” ujarnya.
Selanjutnya, Kasmidi menanggapi pemandangan umum Fraksi Partai Demokrat.
Dikatakan, dalam menyusun KUA PPAS 2023 Pemkab berpedoman pada program prioritas di RKPD, yaitu terdapat enam prioritas pembangunan Kutim, dua di antaranya adalah peningkatan infrastruktur dan penguatan teknologi informasi daerah dalam tata kelola pemerintahan daerah.
“Pemkab Kutim merencanakan mengalokasikan anggaran infrastruktur minimal sebesar 25 persen terutama membiayai fasilitas publik,” ucap Kasmidi.
Pemkab Kutim juga menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 10 persen dari dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).
Atas pemandangan umum Fraksi PDI Perjuangan, Kasmidi mengatakan, proyeksi pertumbuhan ekonomi lebih meningkat dari pada tahun sebelumnya dengan alasan telah melandainya COVID-19 serta optimisme pemerintah pusat terkait situasi ekonomi makro.
“Optimalisasi pendapatan melalui pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan terus didorong semaksimal mungkin dengan penerapan transformasi teknologi diyakini mendukung pertumbuhan ekonomi Kutim kedepan,” terangnya.
Selanjutnya atas pemandangan umum Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR), Kasmidi mengatakan, Pemkab Kutim sependapat dengan Fraksi KIR yang menekankan penguatan ketahanan ekonomi dan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi secara stabil, berkualitas dan berkeadilan.
“Pemkab Kutim akan fokus pada peningkatan infrastruktur dasar, penguatan UMKM, pengembangan SDM, pemerataan pembangunan serta menciptakan lapangan kerja yang lebih luas,” ujarnya.
Terakhir Kasmidi menanggapi pemandangan umum Fraksi Amanat Keadilan Berkarya (AKB).
Menurut Kasmidi, Pemkab Kutim terus berupaya memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar tercapai kabupaten yang lebih mandiri dan berdaya saing, di luar sektor yang menjadi primadona yakni pertambangan dan perkebunan.
“Pemkab Kutim akan terus mengurangi ketergantungan pendapatan dari sektor pertambangan dengan menggali sektor potensial lainnya seperti pertanian, perikanan, industri pariwisata dan ekonomi kreatif, ” ungkapnya. (adv)
Tag: AdvertorialDPRD KutimKutai TimurPemkab Kutim