SAMARINDA.NIAGA.ASIA-Saat ini ekpsor CPO (Crude Oil Palam) Indonesia menghadapi tiga hambatan besar. Pertama; eskpor ke negara-negara yang tergabung Uni Eropa (UE) dihambat dengan isu kerusakan lingkungan hidup oleh perkebunan kelapa sawit dan merencanakan tahun 2025 menolah penuh CPO dari Indonesia.
Kedua; ekspor ke India terhambat bea masuk yang dinaikkan pemerintah India. Ketiga; ekpsor CPO ke China terhambat karena China lebih memilih gandum untuk bahan baku minyak goreng sebab, apabila menggunakan gandum, China bisa menggunakan ampas gandum untuk makanan ternak.
Hal itu diungkapkan Direktur PT Astra Agro Lestari, Tbk Area Kalimantan Timur, Suparyo saat buka puasa bersama wartawan di Samarinda, Jumat (25/5/2018). “Produk sawit kita mendapat saingan dari bunga matahari dan gandum yang juga bisa diolah menjadi minyak makan,” sambungnya.
Saat ini pemerintah Indonesia bersama pelaku usaha perkebunan sawit sedang melakukan loby-loby ke negara-negara UE, India, dan China agar melonggarkan pasarnya untuk CPO Indonesia dan mengkonter isu-isu negatif yang diblow-up di di luar negeri tentang sawit Indonesia. Selain itu pelaku usaha sawit berupaya mencari pasar baru untuk CPO.
Pasar baru yang dijajaki untuk ekspor CPO antara lain ke negara-negara Asia lainnya seperti Pakistan, Bangladesh, Filiphina, dan Thailand. “Kita berharap dengan membuka pasar baru, adanya hambatan ekspor ke UE, China, dan India tidak begitu memukul usaha perkebunan sawit dan pendapatan negara dari ekspor CPO,” kata Suparyo.
Menurutnya, saat ini posisi ekspor CPO sebagai penghasil devisa dan alat untuk mensejahterakan rakyat sangat sentral. Multiplier effeck dari perkebunan sawit sangat luas. Sekarang saja pekerja di Astra Agro Lestari di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh hingga Sulawesi ada sebanyak 44.000 orang.
Kalau 1 pekerja mempunyai 4 anggota keluarga maka yang bergantung pada usaha sawit saja jumlahnya sudah 176.000 jiwa. “Itu belum termasuk keluarga yang menjadi plasma dan sawit swadaya masyarakat yang sawitnya dijual ke pabrik Astra Agro Lestari, serta pelaku UKM terkait dengan Astra Agro,” ujar Suparyo.
Diterangkan pula, dalam perdagangan CPO sebetulnya yang berlangsung saat ini adalah “perang” dagang dengan berbagai isu. Tujuannya jelas “membunuh” produk hasil bumi Indonesia. Kalau tidak dilakukan upaya luar biasa menghadapi hambatan, nasib CPO atau sawit sama dengan produk lainnya yang dulu pernah berjaya, misalnya cengkeh, lada, dan rempah-rempah lainnya yang kini tinggal cerita.
Ekspor CPO Tahun 2017
Ekspor CPO Indonesia sepanjang tahun 2017 tercatat sebesar 31,05 juta ton, naik 23 persen dibandingkan 25,11 juta ton pada tahun 2016. Ekspor ini adalah minyak sawit mentah (CPO) dan turunannya,tidak termasuk biodiesel dan oleochemical.
Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Togar Sitanggang menyatakan, ekspor minyak sawit Indonesia naik 23 persen dari 25,11 juta ton pada 2016 menjadi 31,05 juta ton pada 2017.
Sumbangan devisa minyak sawit Indonesia juga meningkat. Ini seiring dengan kenaikan volume ekspor dan harga yang cukup baik. Pada tahun 2017, nilai ekspor minyak sawit Indonesia mencapai 22,97 miliar dollar AS. Angka ini naik 26 persen dibandingkan pada tahun 2016 yang mencapai 18,22 miliar dollar AS.
“Nilai ekspor ini merupakan nilai tertinggi sepanjang sejarah ekspor minyak sawit Indonesia,” jelas Togar dalam konferensi pers di Kantor Pusat GAPKI, Selasa (30/1/2018) seperti dilansir Kompas.com. GAPKI pun mencatat, hampir semua negara tujuan utama ekspor minyak sawit Indonesia mencatatkan kenaikan permintaan.
Adapun negara tujuan ekspor utama minyak sawit Indonesia adalah India, China, Pakistan, Banglades, AS, Uni Eropa, hingga Afrika. Permintaan minyak sawit Indonesia dari India naik 32 persen. Sementara itu, permintaan dari China naik 16 persen, negara-negara Afrika 50 persen, dan Uni Eropa 15 persen. Adapun permintaan dari Pakistan naik 7 persen, AS naik 9 persen, Banglades naik 36 persen, serta negara-negara Timur Tengah naik 7 persen.
Menurut Togar, industri sawit Indonesia pun masih mengalami sejumlah hambatan dagang dari beberapa negara. AS memberlakukan kebijakan antidumping atas produk biodiesel Indonesia. Sementara itu, Resolusi Parlemen Uni Eropa menyebut pelarangan biodiesel berbasis sawit. Sebab, produk ini dinilai masih menimbulkan berbagai masalah, seperti deforestasi, korupsi, pekerja anak, hingga pelarangan HAM. India pun menaikkan pajak impor minyak sawit dua kali lipat.
Senat Australia juga kembali mengajukan RUU Competition and Consumer Amendment (Truth in Labeling-Palm Oil). Togar menilai, hambatan dagang itu sangat ironis dengan kinerja ekspor yang masih meningkat signifikan. Ini menunjukkan minyak sawit masih merupakan minyak nabati yang sangat vital bagi dunia dan akan terus dibutuhkan sejalan pertumbuhan penduduk. (001)