MAKASSAR.NIGA.ASIA-Setelah sebelumnya, Selasa (11/2/2020) menandatangani Nota Kesepakatan antara Pemprov Kaltara dengan Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar pagi ini, Rabu (12/2/2020), Gubernur Kaltara, Dr. H Irianto Lambrie kembali berada di perguruan tinggi terkemuka di Indonesia Timur ini.
“Merupakan suatu kehormatan yang luar biasa saya diundang menyampaikan Kuliah umum pada acara Dies Natalis FISIPOL Universitas Hasanudin ke-59 di Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan,” kata gubernur dalam kata pembukanya.
Di hadapan mahasiswa, gubernur membagi pengalaman apa yang dihadapi, apa yang telah dilaksanakan dan sedang dikerjakan sebagai Pemprov Kalimantan Utara, dan Provinsi ke-34 provinsi termuda di Indonesia, sekaligus Provinsi Perbatasan.
Menurut Irinato, setidaknya ada 5 tantangan daerah perbatasan di Kaltara yang dihadapi. Pertama, kondisi masyarakat masih ada yang terisolir dan sosial ekonomi masih tertinggal meskipun potensi sumber daya yang cukup besar. Kedua, kondisi infrastruktur yang masih minim. Ketiga, Pemprov Kaltara juga menghadapi kasus-kasus pelanggaran lintas batas oleh warga negara RI ke Malaysia dan sebaliknya.
Keempat, beberapa batas wilayah darat dengan negara Malaysia yang belum tuntas. Kelima, APBD dan SDM Aparatur yang terbatas. “Saat pertama kali saya ditugaskan sebagai Penjabat Gubernur Kaltara, jumlah ASN Pemprov hanya 408 orang, dan belum memiliki APBD,” ungkapnya.
Dengan segala keterbatasan itu, menurut Irianto, strategi pembangunan wilayah perbatasan di Kaltara tidak bisa dilakukan secara business as ussual, harus ada langkah-langkah extraordinary untuk mengejar ketertinggalan.
“Pendekatan yang selama ini hanya menyentuh unsur fisik, juga kita sentuh dengan pendekatan pembangunan manusia sebagai suatu aset daerah,” ujarnya.
Dalam menyusun strategi pembangunan wilayah perbatasan itu, menurut gubernur, ia rumuskan 5 langkah yaitu, meningkatkan pelayanan sosial dasar, khususnya pendidikan dan kesehatan penataan wilayah administratif dan tapal batas, meningkatkan pelayanan prasarana transportasi dan komunikasi untuk membuka keterisolasian daerah dan pemasaran produksi, mengembangkan pusat-pusat permukiman potensial, mengembangkan partisipasi swasta dalam pemanfaatan potensi wilayah khususnya sumber daya alam, serta meningkatan koordinasi baik dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan regional. “Lima langkah ini kemudian kita tindaklanjuti dengan menyusun 11 kegiatan prioritas pembangunan fisik,” kata gubernur. (adv)
Tag: Pendidikan