SANGATTA.NIAGA.ASIA – Bupati Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Kutim H Ismunandar, MT dan Bupati Berau H Muharam, S.Pd., M.M berkesempatan menjadi narasumber pada diskusi bersama Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal Dr Anwar Sanusi. Diskusi yang digelar melalui Video Conference (Vicon), Kamis (21/5/2020) pukul 13.30 – 16.30 wita diruang rapat Dinas Kominfo dan Perstik Kutim ini bertajuk “Menyiapkan Desa Sebagai Lumbung Pangan Indonesia”.
Diskusi Virtual ini dimoderator oleh CEO Linimasa.com Ahmad Syahir dan turut diikuti beberapa media melalui live streaming at Zoom nasional maupun lokal. Dalam kesempatan ini, orang nomor satu di Pemkab Kutim ini berbagi pengalamannya, selama memimpin Kabupaten Kutim ini serta dalam menyiapkan desa-desa sebagai lumbung pangan.
Ismunandar mengakui, saat dirinya dan diamanah membangun Kutim, diwujudkan melalui Visi “Terwujudnya Kemandirian Kabupaten Kutai Timur melalui Pembangunan Agribisnis dan Agroindustri.”
Mengawali paparan Ismu menyampaikan gambaran umum Kabupaten Kutim terlebih dahulu. Kabupaten Kutim, kata Ismunandar memiliki luas wilayah35.747,62 kilometer persegi. Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat, Kutim lebih luas lagi.
“Dari luasan itu, desa-desa yang di Kutim tersebar. Dari Kabupaten ke Kecamatan dan desa-desa harus menempuh jarak yang cukup jauh. Ini yang menjadi tantangan dalam mewujudkan desa sebagai lumbung pangan, Kami belum berani mengatakan lumbung pangan nasional, karena dari sisi produksi belum mencukupi, sebab Kutim masih defisit 30-40 ton per tahun,” tutur Ismu (sapaan akrab Ismunandar).
Seperti diketahui, disektor pertambangan Kutim dikenal penghasil batu bara terbesar. Yakni, dengan produksi sekitar 70 juta metrik ton per tahun. Selain sektor pertamvangan, Kutim juga dikenal dengan daearah yang luas perkebun kelapa sawit cukup besar. Lebih dari 400 ribu hektar dikuasai oleh pengusaha perkebunan. Dengan keadaan ini, tentunya menjadi tantangan bagi Pemerintah Kutim, bagaimana menjadikan desa-desa di Kutim sebagai lumbung pangan.
“Saya berpikir walaupun uang ada, batu bara ada, sawit ada. Jika terjadi kekurangan pangan, kita bisa makan apa? Siapa tahu nantinya daerah – daerah yang biasanya diandalakn untuk mengimpor bahan pangan ke Kutim, seperti Jawa dan Sulawesi kemampuan hanya untuk kebutuhan daerahnya saja.,” ujar Ismu.
Maka mau tidak mau, sambungnya, Pemerintah harus menjadi alternatif lain. Agar Kutim bisa setidaknya bisa menyadiakan cadangan pangannya sendiri. Sehingga, Pemkab Kutim melakukan berbagai upaya untuk mempertahan hasil pertanian. Pertama dengan, mengaman lahan pangan berkelanjutan dalam RT/RW Kabupaten,” bebernya.
Ismu mengakui, semenjak baru memimpin Kutim, masih banyak ditemukan lahan pangan yang berubah beralih fungsi menjadi lahan perkebunan sawit. Hal Ini menjadi salah satu tantangan tersendiri dalam penyiapan desa sebagai lumbung pangan.
Kedua, bagaimana meningkatkan hasil ini dengan keterbatasan jumlah petani? lanjut Ismu, dengan melakukan mekaniksasi pertanian dan ekstensifikasi pertanian dan tanaman pangan lainnya. Inilah yang menjadi fokus dalam rangka meningkatkan produksi pertanian di Kabupaten Kutim.
“Serta agaimana melakukan pelatihan bagi petani dan menyiapkan alat-alat pertanian secara mekanisasi,” terang Ismu yang mengenakan batik bercorak Waka Roros ini.
Dari beberapa tantangan tadi, kata Ismu, secara kebijakan ada Peraturan Daerah (Perda) perlindungan lahan pertanian dan pangan. Perda ini dimaksud, untuk mempertahankan areal-areal potensi lahan pertanian serta mengambil alih lahan yang telah beralih, untuk kembali posisi semula.
Daya dukung juga diberikan kepada para petani sejak tahun 2018. Lebih jauh, Ismu menjelaskan, dulu banyak bantuan alat pertanian kepada desa-desa. Namun apabila terjadi kerusakan tidak dipelihara lagi.
“Untuk itulah kita membentuk yang namanya Brigade Alsintan, yang mengolah pemanfaatan peralatan mesin pertanian, dengan sistem pinjaman kepada petani,” tuturnya.
Masih dalam paparannya, Ismu mengatakan ditingkat Kecamatan usaha layanan alsintan merupakan lembaga ekonomi tingkat Kecamatan dan perdesaan yang bergerak dibidang pelayanan jasa, dalam rangka optimalisasi penggunaan alat.
“Agar alat terpelihara kita membentuk Usaha Layanan Jasa Alsintan (UPJA). Adapun UPJA yang berjalan diantaranya UPJA Yakuza di Kecamatan Bengalon, UPJA Agro Mandiri di Kecamatan Teluk Pandan, UPJA Insan Cendekia Kecamatan Kongbeng, UPJA Pemuda Karya di Kecamatan Sangatta Selatan dan UPJA Insa Cita di Kecamatan Kaubun, ” ungkap Ismu.
Dengan upaya – upaya itulah, menurut Ismu Kutim dapat meningkatkan produksi hasil pertanian dan pangan di desa-desa di Kabupaten Kutim. Disamping itu, dalam meningkat hasil pertanian, selain peran Pemerintah dan masyarakat juga ada stakeholder melalui CSR-nya. Dengan membentuk forum-forum stakeholder, baik di tingkat Kabupaten maupun di Kecamatan.
Lebih jauh Ismu memaparkan, berkaitan dengan Pandemi Covid-19 ini, serta melihat daerah – daerah impor pangan (Jawa, Sulawesi) sudah memberlakukan Pembatasa Sosial Berskala Besar (PSBB) dan apabila pandemi Covid-19 berkepanjangan, kemungkinan bisa saja terjadi kekurangan cadangan pangan.
“Untuk itulah pada tanggal 29 April 2020 Pemkab Kutim telah mencanangka, untuk memanfaatkan lahan-lahan kosong, lahan pekarangan untuk ditanami tanaman pangan. Serta diikuti 18 Kecamatan dan desa-desanya. Usaha ini untuk menjaga siapa tahu Covid berkepanjangan kita perlu antisipasi untuk cadangan pangan,” terang Ismu.
Program khusus penanganan Dampak Covid-19 untuk penyediaan bahan pangan Kabupaten Kutim, salah satunya dengan memaksimalkan produksi pertanian padi sawah dan padi gunung dengan dengan beberapa dukungan antara lain memaksimalkan pengolahan atau penggarapan lahan padi sawah dan gunung. Memaksimalkan seluruh alat mesin pertanian baik yang dikeloa Brigade Alsintan, UPJA, Gapoktan/Poktan. Bantuan benih, pupuk dan obat-obatan, menjaga ketersediaan air irigasi pertanian dan menampung hasil panen petani. (hms15)
Tag: Pangan