BALIKPAPAN.NIAGA.ASIA-Warga miskin harus dibantu dengan meningkatkan ketahanan pangan keluarganya seperti halnya melalui program bantuan pangan non tunai (BPNT) sebab, rakyat Kaltim harus sejahtera seiring meningkatnya kemampuan ekonomi.
Hal itu dikatakan Gubernur Kaltim H Isran Noor saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) dan Sosialisasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) se-Kaltim di Balikpapan, Jumat (8/2/2019). Rakor dan sosialisasi menghadirkan narasumber dari Kementerian Sosial Drs Mumuh Suherlan dan Kepala Bappeda Kaltim H Zairin Zain.
Dijelaskan Isran Noor, jika sebelumnya bantuan untuk pangan diberikan dalam bentuk uang tunai, maka sekarang bantuan diberikan dalam bentuk non tunai melalui mekanisme akun elektronik e-warung yang hanya bisa digunakan untuk membeli pangan di e-warung.
Tujuan BPNT untuk mengurangi angka kemiskinan, utamanya untuk mengurangi beban pengeluaran dan memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara tepat sasaran dan tepat waktu. “Kita berharap dengan BPNT ketahanan pangan makin meningkat, sekaligus sebagai perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan,” ujar Isran Noor.
Gubernur juga berharap melalui sosialisasi tersebut para petugas, pemerintah, pengelola e-warung dan warga penerima dapat memahami tugas dan tanggung jawab serta hak-hak mereka dengan baik.
Narasumber Mumuh Suherlan dalam paparannya menjelaskan bantuan pangan berupa beras sejahtera (rastra) segera bertransformasi ke BPNT. Untuk seluruh Kaltim diperkirakan bisa terlaksana pada Juli mendatang. “Bantuan lewat BPNT sebulan Rp110 ribu yang dapat dibelikan berupa beras dan telur. Tapi ke depannya ada usulan ditambah gula dan minyak makan,” katanya.
Sementara itu Kepala Bappeda Kaltim, Zairin Zain mengungkapkan hingga kini di Kaltim terdapat penduduk miskin sebanyak 220 ribu jiwa. “Jika BPNT bisa mengcover banyak ke warga miskin di Kaltim, maka makin banyak pula warga miskin yang bisa ditingkatkan kesejahteraannya,” kata Zairin.
Sementara itu Karo Kesra Setdaprov Kaltim H. Elto mengatakan Rakor dihadiri 100 orang Peserta berasal dari Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kaltim. Terdiri dari para Sekda, Kepala Dinas Sosial, Sekretaris Dinas Sosial, Bagian Kesra, Bulog dan instansi terkait. (humasprovkaltim)