SAMARINDA.NIAGA.ASIA-Pembangunan infrastruktur di luar pulau Jawa harus dilanjutkan pemerintah pusat sebab, 54% dana pembangunan infrastruktur sepanjang tahun 2016, 2017, dan 2018 digunakan di pulau Jawa, sedangkan untuk di luar pulau Jawa hanya 46%, itupun tersebar di Sumatera, Papua, dan Kalimantan.

“Kaltim belum mendapatkan porsi yang memadai dari pembangunan infrsatruktur dalam tiga tahun terakhir. Makanya harus dilanjutkan. Saya tidak setuju distop dan alokasi dana dialihkan ke pembangunan sumberdaya manusia. Selesaikan dulu pembangunan infrastruktur di lua pulau Jawa,” kata Gubernur Kaltim, Dr. Ir. H Isran Noor, M.Sc ketika berbicara dalam rapat koordinasi Bank Indonesia, Pemprov Kaltim, dan Perbankan se-Kaltim, Selasa (26/2).

Gubernur memberikan statemen demikian setelah mendengarkan paparan dari Analis Bank Indonesia Perwakilan Kaltim,  Hari Anggita yang menyebutkan dalam tiga tahun terakhir Provinsi Kaltim pertumbuhan ekonominya selalu berada di bawah rata-rata nasional, hanya 2-3% per tahun. Atau berada diurutan terbawah secara nasional bersama Provinsi Riau, Bangka Belitung, Kepulaun Riau, dan Nusa Tenggara Barat.

Menurut Isran, proyek infrastruktur di Kaltim yang didanai pemerintah pusat belum ada yang selesai, bahkan dalam proyek tersebut juga ada yang didanai Pemprov Kaltim. Jalan tol Balikpapan-Samarinda belum selesai, KEK Maloy belum selesai juga sepenuhnya. Pembangunan infrastruktur yang bisa merangsang tumbuhnya indsutri hilir sawit dan batubara juga belum ada. “Minimnya infrastruktur yang memacu pertumbuhan ekonomi daerah, membuat ekonomi Kaltim seperti sekarang ini, hanya tumbuh plus-minus 3% per tahun dalam lima tahun terakhir, bahkan sempat minus dua tahun berturut-turut,” paparnya.

Gubernur juga melihat regulasi mengenai impor barang juga membuat Kaltim tak mendapatkan efek ekonomi. Misalnya pelabuhan Kariangau Balikpapan baru diizinkan sebagai pelabuhan ekspor, tapi tidak boleh sebagai pelabuhan menurunkan barang impor. Aneka barang impor hanya boleh diturunkan dari kapal di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dan Tanjung Perak Surabaya. “Kalau pelabuhan Kariangau menjadi pelabuhan ekspor-impor, itu baru berdampak pada ekonomi Kaltim,” katanya.

Dikatakan, Kaltim memerlukan support dari pemerintah pusat berupa regulasi yang mendorong tumbuhnya industri hilir di Kaltim. Industri hilir sawit ada di Kaltim, dan begitu juga nantinya dengan batubara dan lainnya. “Bagaimana industri hilir sawit (CPO) tumbuh di Kaltim kalau pemerintah pusat membolehkan CPO diolah pengusaha di Bitung, di Jakarta, dan di Dumai, Riau,” kata Isran. (001)