Bupati Kutai Timur H Ismunandar didampingi Plt Kadisperindag Ahmad Zaini bersama rombongan lainnya.(Foto: Fuji Humas)
JAKARTA.NIAGA.ASIA- Pemerintah dan Bank Indonesia kembali menyelenggarakan pertemuan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) Semester II di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis (25/7/2019). Untuk memastikan tingkat inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tahun 2019 tetap berada dalam kisaran sasaran 3,5 persen plus minus 1 persen.
Pertemuan skala nasional dimaksud adalah Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi 2019. Turut dihadiri Bupati Kutim H Ismunandar bersama kepala daerah seluruh Indonesia.
Rakornas yang digelar oleh TPIP ini bertujuan demi memperkuat koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah. Mengangkat tema “Sinergi dan Inovasi Pengendalian Inflasi untuk Penguatan Ekonomi yang Inklusif”. Dipimpin Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mewakili Presiden RI Joko Widodo yang sedang menyambut tamu kenegaraan.
Dalam ruang utama dilaksanakannya Rakornas Inflasi, Bupati H Ismunandar sebagai Ketua TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) Kabupaten Kutim hadir dengan mengenakan kemeja batik lengan panjang warna hijau, dampingi beberapa staf.
Sebelum memasuki acara inti, yakni arahan dari Wapres RI Jusuf Kalla, rangkaian kegiatan diawali laporan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, terkait inflasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara umum dari “kacamata” Bank Indonesia. Menurutnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia (BI) menjadi kunci dalam pengendalian inflasi. Hal itu terbukti dengan rendahnya inflasi yang tercapai saat ini.
Menurut Perry, sinergi ini perlu diperkuat untuk mengendalikan inflasi. Penguatan itu melalui tiga kunci, pertama, sinergi ketersediaan pasokan hingga komunikasi. Sinergi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan koordinasi komunikasi yang efektif. Sinergi di dalam memperkuat infrastruktur dalam setiap aspek khususnya infrastruktur dan kelancaran distribusi pangan yang memang masih perlu kita tingkatkan khususnya di wilayah luar Jawa.
“Kedua, adaptasi dalam inovasi. Inflasi di daerah dapat dikendalikan salah satunya karena inovasi digital, dari produksi hingga pemasaran. Inovasi teknologi informasi di berbagai daerah bisa kita replikasi dari satu daerah ke daerah lain sehingga inovasi berskala nasional,” sebutnya.
Ketiga, sambung Perry, yaitu pengembangan bisnis model kerja sama perdagangan antara daerah. Menurutnya, perdagangan antar daerah sudah banyak terjadi dan bisa dikembangkan. Dengan memperluas ke daerah-daerah lain termasuk mengoptimalkan lembaga ekonomi pedesaan maupun badan usaha milik daerah.
Menko Prekonomian Darmin Nasution sebagai Ketua TPIP (Tim Pengendali Inflasi Pusat) turut memyampaikan strategi pengendalian inflasi 2019, setelahnya. Sesaat sebelum Wapres RI Jusuf Kalla naik mimbar untuk berpidato, dilaksanakan penyerahan penghargaan kepada para Ketua TPID atau kepala daerah yang berprestasi karena dianggap berhasil menjaga inflasi. Dari wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulaweai hingga Papua. (hms3)