Jalan Pabean Ditutup, Komisi I DPRD Kaltim Akan Komunikasikan dengan Walikota

PT Bumi Mulya Sentosa Abadi (PT BMSA) , pemilik Hotel Mercure dan Ibis Samarinda menutup Jalan Pabean yang menghubungkan antara Jalan Niaga Timur dengan Jalan Pelabuhan. (Foto Intoniswan/Niaga.asia)

SAMARINDA.NIAGA.ASIA-Komisi I DPRD Kaltim akan mengkomunikasikan dengan walikota Samarinda soal penutupan Jalan Pabean oleh PT Bumi Mulya Sentosa Abadi (PT BMSA) , pemilik Hotel Mercure dan Ibis Samarinda, karena wewenang walikota untuk menyelesaikannya.

Demikian dikatakan Ketua Komisi I DPRD Kaltim, H J Jahidin kepada Niaga.Asia, Rabu (18/3/2020) setelah hari Selasa (17/3) melakukan peninjauan lapangan dan mengadakan hearing dengan manajemen PT BMSA, berkaitan dengan adanya keberatan warga Jalan Pabean tersebut ditutup.

Jalan Paben adalah jalan selebar 3 meteran yang menghubungkan Jalan Niaga Timur dengan Jalan Pelabuhan. Jalan itu tepatnya berada di belakang Hotel Mercure dan Ibis. Jalan Pabean itu sudah ada sejak lama, sama usianya dengan keberadaan bangunan Pinang Babaris Center, tahun 1975-an. Pada bagian badan jalan yang berada dalam HGB-nya, oleh manajemen PT BMSA digunakan untuk  bangunan pendukung hotel, sedangkan di batas HGB-nya dipasang dinding beton.

Menurut Jahidin, masalah penutupan Jalan Pabean itu sebetulnya berada dalam kewenangan Pemerintah Kota Samarinda, tapi karena warga mengadu ke Komisi I DPRD Kaltim, sudah sewajarnya juga ditanggapinya.

“Tapi untuk menyelesaikan keberatan atau aduan warga, kami akan komunikasikan dengan walikota Samarinda. Komisi I nanti akan mengirim rekomendasi ke walikota,” ujar Jahidin, anggota Fraksi PKB dari Dapil Samarinda.

Dikatakan Jahidin, berdasarkan penjelsan yang disampaikan manajemen PT BMSA, jalan tersebut bagian dari tanah  hotel, jalan tersebut ditutup untuk alasan ketertiban, menghilangkan kekumuhan.

“Pihak hotel boleh saja berargumentasi demikian, tapi untuk menyelesaikan masalah kan tidak harus dengan menutup jalan. Jalan itu biarpun kecil, tetap saja bagian dari fasilitas umum. Tapi untuk menyelesaikan masalah dengan warga yang keberatan, biarlah nanti walikota,” terangnya. (001)