JAKARTA.NIAGA.ASIA-Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha dalam perencanaan ketenagalistrikan dibutuhkan guna menjamin ketersediaan pasokan listrik masyarakat, khususnya di masa pandemi Covid-19.
Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Munir Ahmad pada Webinar “Menelaah Arah Perencanaan Ketenagalistrikan Nasional” yang diselenggakarakan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan secara daring, Rabu (9/9), sebagaimana dilansir situs esdm.go.id.
“Kondisi pandemi covid-19 ini tentu membuat kita harus menelaah arah perencanaan ketenagalistrikan nasional, sehingga penyediaan tenaga listrik di masyarakat tetap terjamin,” ucap Munir.
Munir menyoroti bahwa saat ini belum semua daerah menyusun Rencana Umum Ketenagalistrika Daerah (RUKD), sehingga diharapkan ke depannya Pemerintah Daerah segera menyusun RUKD agar tercipta sinergi perencanaan ketenagalistrikan nasional, baik Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero).
Munir juga menyampaikan program-program prioritas subsektor ketenagalistrikan yang hingga saat ini terus didorong, seperti peningkatan kapasitas nasional melalui program 35.000 MW, program peningkatan rasio elektrifikasi, program peningkatan kebutuhan listrik dengan mendorong kendaraan bermotor listrik dan PLTS Atap, serta program stimulus keringanan tagihan listrik khususnya bagi masyarakat yang paling terdampak akibat pandemi COVID-19.
Selain itu, program mendukung industri pengolahan mineral dalam negeri (smelter) dan melistriki kawasan strategis seperti Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) juga menjadi program prioritas yang membutuhkan sinergi antara pemerintah dan pemerintah daerah, PT PLN (Persero), serta para pemangku kepentingan lainnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan, Jisman Hutajulu, mengatakan bahwa arah pembangunan ketenagalistrikan berupaya untuk menggunakan energi setempat khususnya dari Energi Baru dan Terbarukan.
“Pemanfaatan PLTU akan diusahakan dengan co-firing, yaitu mensubtitusi Batubara dengan Biomassa. Ia berharap perencanaan-perencanaan tersebut dapat dilaksanakan PLN dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat,” ungkapnya.
Kepala Dinas ESDM Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Sujarwanto Dwiatmoko yang juga hadir sebagai narasumber menceritakan pengalaman dalam penyusunan RUKD Provinsi Jawa Tengah yang harapannya dapat ditiru oleh pemerintah daerah lainnya. Ia berharap adanya review atas indikator keberhasilan sektor listrik setelah tercapainya target-target peningkatan rasio elektrifikasi.
“Perencanaan ketenagalistrikan harus diimplementasikan agar dapat berjalan dengan baik. Untuk itu perlu adanya review atas indikator-indikator pembangunan ketenagalistrikan, selain rasio elektrifikasi juga perlu tolok ukur baru yaitu konsumsi perkapita,” imbuh Sujarwanto.
Ebagai penutup, EVP Electricity System Planning PLN Edwin Nugraha Putra memaparkan perencanaan ketenagalistrikan PLN mengajak pemerintah daerah bersama-sama merencanakan kebutuhan yang disesuaikan dengan kebutuhan sistem, khususnya penggunaan energi baru terbarukan. Ia juga berharap webinar seperti ini terus diselenggarakan dengan membahas kebutuhan beban sistem di beberapa daerah setelah beroperasinya pembangkit-pembangkit baru.
“Kerjasama antara pemerintah, pemerintah daerah dan PLN sangat kami butuhkan. Apalagi dengan covid-19 yang dibutuhkan selanjutnya adalah perencanaan beban, sehingga dapat disinergikan dengan supply listrik,” tutupnya. (*/001)
Tag: Listrik