Jokowi Ingin Reformasi Hukum untuk Kesejahteraan

aa
Presiden Jokowi didampingi Wapres KH. Ma’ruf Amin memimpin rapat terbatas perdana kementerian/lembaga jajaran Kemenko Polhukam, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (31/10) siang. (Foto; JAY/Humas)

JAKARTA.NIAGA.ASIA-Presiden Jokowi menyampaikan keinginannya agar dirancang sebuah reformasi hukum yang baik, hukum yang memberikan jaminan pelayanan kepada masyarakat, hukum untuk kesejahteraan, dan hukum untuk pembangunan.

Presiden Jokowi mengaku telah berulang kali menyampaikan bahwa kita harus menyelesaikan beberapa masalah di bidang ekonomi yang sangat rumit, baik masalah defisit neraca berjalan, defisit neraca perdagangan yang ruwet karena regulasi kita yang terlalu banyak.

“Kemudian juga yang berkaitan dengan pembangunan refinery, kemarin sudah serahkan ke Pak Menko agar ini dijaga, dikawal, kemudian juga program B30, B50 dan nanti sampai ke B100, agar juga dikawal dan dijaga agar bisa kita selesaikan,” ungkap Presiden saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (31/10) siang, seperti dilansir situs setkab.go.id.

Termasuk, lanjut Presiden, di sektor pertahanan, kita harus betul-betul memanfaatkan belanja di bidang pertahanan untuk terutama memacu industrialisasi industri-industri strategis di dalam negeri, dan juga untuk memenuhi minimum essential force, yang sudah kita targetkan.

“Sedapat mungkin jangan sampai kita impor semuanya tetapi harus di, anggaran yang ada harus dimanfaatkan untuk pengembangan industri strategis dari hulu sampai ke hilir. Kerjasama dengan BUMN, kerjasama dengan swasta terus dilakukan dan bahkan kita ingin agar produk-produk yang ada itu, bisa kita ekspor,” tegas Presiden Jokowi.

Rapat terbatas itu dihadiri oleh Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin, Menko Polhukam Mahfud MD, Menko PMK Muhadjir Effendy, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menkominfo Johnny G. Plate, Menteri PANRB Tjahjo Kumolo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Jaksa Agung ST. Burhanudin, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala BIN Budi Gunawan, dan Plt. Kapolri Komjen Ari Dono. (001)

 

 

Tag: