aa
Ignasius Jonan

JAKARTA.NIAGA.ASIA-Para Founding Father negara ini telah lama mencita-citakan terwujudnya keadilan bagi seluruh bangsa, termasuk dalam penyediaan akses energi bagi masyarakat tanpa terkecuali. Kebijakan BBM Satu Harga dan meratanya rasio eletrifikasi merupakan cita-cita mulia yang harus diwujudkan.

Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, dalam sambutannya di Apel Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke 73 di Kementerian ESDM, Jumat (17/8) menegaskan, capaian rasio elektrifikasi semester I 2018 sebesar 97,13%, pada tahun 2019 mendatang harus mencapai 99,99%.

“Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional menargetkan rasio eletrifikasi sebesar 97,5% diakhir tahun 2019, tapi saya sudah bicara dengan Dirjen Ketenagalistrikan dan juga PLN, saya katakan saya sangat tidak puas kalau diakhir masa pemerintahan ini, diakhir masa tugas saya itu rasio elektrifikasi mencapai 97,5%. Sekarang dikejar mencapai 97,13%,” terang Jonan. “Inshaa Allah akhir tahun depan itu mudah-mudahan bisa mencapai 99,99%,” imbuh Jonan.

Jonan juga menjelaskan saat ini masih ada sekitar enam juta masyarakat Indonesia yang belum berlistrik. “kalau 97,13% itu artinya masih ada 2,87% saudara-saudara kita yang masih belum menikmati listrik, dan 2,87% itu setara dengan 6 juta masyarakat kita yang belum pernah menikmati layanan listrik,” jelasnya.

Menurut Jonan, jika Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diberi amanah untuk melistriki dan telah menikmati banyak fasilitas dari negara hanya diam berpangku tangan saja melihat kondisi tersebut, maka akan sangat berdosa. “Banyak dari kita-kita yang telah menikmati fasilitas dari negara, disekolahkan oleh negara di SD-SD Negeri, disubsidi oleh uang rakyat sampai sarjana, malah tidak puas, disekolahkan lagi sampai ke jenjang paling tinggi oleh negara juga, dan dia tidak berkontribusi pada rakyat, saya kira dosanya besar sekali, karena banyak sekali dari saudara-saudara kita hingga 73 tahun Indonesia merdeka belum menikmati layanan listrik,” tegas Jonan.

Pemerintah terus berkomitmen untuk memberikan akses listrik bagi seluruh rakyat Indonesia. Saat ini yang tersisa untuk dilistriki dan belum terjangkau oleh listrik PLN sebagian besar berada di daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3 T) dengan Provinsi Papua sebagai wilayah terbanyak.

Rasio Elektrifikasi Provinsi Papua saat ini sebesar 72,04% atau dibawah rata-rata nasional yang sudah mencapai 97,13%. Demikian juga dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan rasio elektrifikasi sebesar 60,82%. Untuk melistriki wilayah tersisa yang belum menikmati listrik tersebut, Pemerintah juga memberikan bantuan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE). Dengan pemberian lampu tersebut maka tercatat tambahan capaian rasio elektrifikasi 0,12% dari angka elektrifikasi nasional saat ini.

SDA Modal Pembangunan

Pada bagian lain Jonan menerangkan,  Indonesia, sebagai negara kepulauan yang dilintasi garis katulistiwa dan merupakan jalur ring of fire, memiliki keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang sangat besar. Sumber daya alam yang besar tersebut harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

Menurutnya, saat ini pemanfaatan sumber daya alam telah mengalami perubahan paradigma, jika dahulu hanya dijadikan sebagai komoditas semata, saat ini sumber daya alam merupakan modal pembangunan.  “Sekarang fokus pemanfaatan sumber daya alam digunakan sebagai modal pembangunan, jadi tidak hanya sebagai komoditi lagi,” ungkap Jonan.

Jonan juga menjelaskan bahwa kini kebutuhan dalam negeri harus dipenuhi terlebih dahulu, sehingga masyarakat mendapatkan manfaat atas sumber daya alam yang dimiliki. “Jaman dulu, mungkin kebalik, karena dalam negeri kebutuhannya rendah,” tuturnya.

Lebih lanjut Jonan menambahkan bahwa Kementerian ESDM berperan menjadikan sumber daya alam sebagai motor pembangunan bagi daerah melalui hilirisasi, sehingga akan meningkatkan nilai jual dari produk tambang. “Di Undang-Undang Mineral dan Batubara, kita itu menerapkan hilirisasi supaya pengolahan itu bisa dilakukan di dalam negeri,” imbuh Jonan.

Undang-Undang (UU) yang dimaksud Menteri Jonan ialah UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. UU tersebut mensyaratkan pengelolaan mineral tidak boleh dilakukan hanya dengan mengekspor bahan mentah, tetapi harus diolah di dalam negeri sehingga dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi negara, pengelolaan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Hilirisasi mineral akan membawa bangsa Indonesia menjadi negara industri yang akan menjadikan sumber daya alam sebagai modal pembangunan, dan juga akan mengubah Indonesia dari negara konsumtif menjadi negara produktif. (kemenesdm)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *