Kadisdikbud Nunukan Junaidi

NUNUKAN.NIAGA.ASIA – Dua sekolah filial milik yayasan perusahaan perkebunan sawit PT BSI, di kabupaten Nunukan, dituding sebagai sekolah illegal, dimana dalam kegiatan pendidikan tanpa dilengkapi adminitrasi dokumen legalitas murid.

Tuduhan sekolah illegal diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Nunukan Junaidi, usai melakukan kunjungan pengawasan terhadap sekolah-sekolah di pedalaman, khususnya yang berada di lokasi perusahaan.

“Kenapa saya bilang sekolah illegal, karena penerimaan murid tanpa dilengkapi adminitrasi diri selayaknya sekolah umum,” kata Junaidi.

Yayasan Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP) filial PT BSI dalam penerimaan murid, tidak mewajbkan kelengkapan akte kelahiran. Dimana, pada akhirnya, seluruh siswa di sekolah itu, dpastikan tidak terdaftar dalam Dapodik.

Selain itu, lanjut Junaidi, dalam penerimaan murid, sekolah PT BSI hanya meminta bukti surat pindah dari Malaysia, bagi yang pernah bersekolah di Malaysia. Menurutnya, mekanisme seperti itu dibenarkan, namun tetap harus dilengkapi dengan administrasi akte lahir sebagi bukti warga Indonesia.

“PT BSI tidak menganggap pentingnya akte kelahiran bagi para murid di dua sekolah filial, yang mereka bina selama ini,” ucapnya.

Perusahaan sawit yang telah berdiri lama ini mengklaim, bahwa sekolah filial mereka berada dalam yayasan milik perusahaan. Namun pada prakteknya, seluruh siswa yang ingin mendapatkan tanda kelulusan baik SD ataupun SMP, dititipkan ke sekolah negeri Sei Menggaris.

Dia menambahkan, klaim perusahaan memiliki yayasan pendidikan masih diragukan. Sebab, sampai saat ini, pihak perusahaan tidak menunjukan bukti legalitas adminitrasi kepengurusan yayasan, yang di dalamnya terdapat 45 murid SMP dan 100 SD murid filial, di lingkungan PT BSI

“Mana bukti legalitas yayasan? Tunjukkan bukti-buktinya ke Pemerintah Nunukan. Lagipula, kalau benar yayasan, kenapa muridnya dititipkan ke sekolah kami? Harusnya mereka tanggungjawab sendiri,” terangnya.

Keinginan Disdikbud Nunukan meminta bukti legalitas yayasan perusahaan tidak membuah hasil. Manajemen perusahaan sampai hari ini, tidak pernah memberikan klarifikasi ataupun penjelasan seperti apa legalitas sekolah yang mereka dirikan.

“Karena itulah, kami menilai sekolah milik PT BSI sangat tidak jelas atau illegal. Mereka hanya mencari keuntungan dengan mendompeng sekolah negeri milik pemerintah. Dalam hal, memudahkan urusan pendidikan anak pekerja sawit,” ungkap Junaidi.

“Ini perusahaan terlihat sekali tidak mau rugi, tidak berniat baik memberikan pendidikan untuk anak-anak pekerja kebun,” pungkasnya. (002)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *