SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Sepuluh kabupaten/kota di Kalimantan Timur (Kaltim) sudah berubah jadi kawasan rawan bencana, utamanya banjir, tanah longsor, dan kebakaran. Setiap terjadi bencana,muncul kekuatan akar rumput yang tidak bisa diabaikan, yang namanya relawan. Mereka datang dari berbagai latar belakang, bekerja tanpa pamrih membantu evakuasi, membagikan logistik, hingga memberikan pertolongan pertama.
Menurut Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi, keberadaan para relawan ini adalah denyut kemanusiaan yang layak mendapat dukungan sekaligus perlindungan dari pemerintah.
“Kita harus menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman relawan bencana. Dari mana pun mereka datang, mereka hadir dengan pendekatan utama: kemanusiaan,” ujar Darlis saat di hubungi melalui telepon, Selasa, (13/52025).
Menurut Darlis, di tengah keterbatasan respons awal dari institusi formal, relawan seringkali menjadi pihak pertama yang bergerak cepat di lapangan. Kehadiran relawan bukan hanya sebagai pelengkap, tetapi telah mengambil sebagian peran yang semestinya dijalankan oleh negara.
“Apa yang dilakukan relawan ini sebetulnya bagian dari tugas-tugas negara. Mereka mengambil alih sebagian fungsi pemerintah dalam merespons bencana. Karena itu, mereka patut mendapatkan dukungan, bukan hanya ucapan terima kasih,” tegasnya.
Politikus dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengusulkan agar ke depan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun pemerintah kota/kabupaten memberikan dukungan lebih nyata dan perlindungan optimal terhadap lembaga-lembaga dan komunitas yang aktif membentuk satuan relawan kebencanaan.
“Pemerintah harus memberi perhatian kepada kelompok-kelompok yang mengorganisasi diri dalam bentuk relawan bencana. Mereka butuh sarana, pelatihan, dan dukungan logistik agar bisa bergerak lebih efisien dan aman,” kata Darlis.
Ia menekankan bahwa dukungan yang dimaksud bukan hanya dalam bentuk simbolik atau seremonial, tetapi berupa kebijakan dan anggaran yang berpihak kepada penguatan kapasitas relawan.
Ia menyebut banyak relawan bekerja dengan alat seadanya dan tanpa perlindungan yang memenuhi standar saat menghadapi situasi berbahaya di lapangan.
“Kalau pemerintah bisa menyalurkan anggaran untuk pelatihan ASN atau pengadaan alat berat, maka seharusnya ada alokasi untuk memperkuat jaringan relawan. Ini bukan soal bantuan, tapi pengakuan terhadap kontribusi nyata mereka,” ucapnya.
Dalam beberapa kasus bencana yang terjadi di Samarinda dan sekitarnya, para relawan termasuk dari organisasi seperti TAGANA, Mapala, hingga komunitas lokal seringkali menjadi garda terdepan dalam evakuasi korban dan distribusi bantuan.
Darlis menyebut, peran ini harus ditempatkan secara strategis dalam sistem penanggulangan bencana daerah.
“Jangan melihat mereka sebelah mata. Justru karena kesiapsiagaan dan fleksibilitasnya, relawan sering kali lebih sigap dari perangkat resmi. Maka keberadaan mereka harus diakui sebagai bagian dari sistem, bukan sekadar pelengkap,” ujarnya.
Ia berharap, di masa mendatang, kebijakan kebencanaan tidak hanya fokus pada infrastruktur dan logistik resmi, tetapi juga melibatkan relawan sebagai mitra strategis.
Sinergi ini, menurutnya, akan membuat penanganan bencana menjadi lebih tangguh dan responsif.
“Saya himbau kepada pemerintah, jangan abaikan mereka. Kita butuh lebih banyak manusia-manusia yang rela mengabdi dengan pendekatan kemanusiaan. Dan itu semua harus dihargai, dibina, dan diberdayakan,” pungkasnya.
Penulis : Nai | Editor : Intoniswan | ADV DPRD Kaltim
Tag: Relawan