SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Hasil kegiatan Updating DPP (Direktori Perusahaan Pertanian) tahun 2025 menunjukkan terdapat 15 perusahaan pertanian yang bergerak pada subsektor peternakan di Kalimantan Timur (Kaltim).
Perusahaan-perusahaan peternakan tersebut menyebar pada 5 kabupaten/kota, sedangkan 5 kabupaten/kota lainnya tidak terdapat perusahaan peternakan meliputi Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Berau, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Samarinda dan Kota Bontang.
“Wilayah dengan keberadaan perusahaan peternakan tertinggi adalah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Balikpapan yakni masing-masing sebanyak 5 perusahaan atau sebesar 33,33 persen, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Penajam Paser Utara masing-masing sebanyak 2 perusahaan atau sebesar 13,33 persen serta Kabupaten Paser sebanyak 1 perusahaan atau sebesar 6,68 persen,” demikian Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Timur dalam Direktori Perusahaan Pertanian (DPP) Provinsi Kalimantan Timur 2025 Volume 3, 2026, tayang 9 Maret 2026.
“Gambaran sebaran keberadaan perusahaan peternakan secara tidak langsung juga menggambarkan titik-titik potensi usaha peternakan pada provinsi tersebut,” tambahnya.
Menurut BPS Kaltim, hasil kegiatan Updating DPP tahun 2025 juga menunjukkan bahwa sebesar 60 persen perusahaan begerak di komoditas jenis unggas yaitu sebanyak 9 perusahaan yang penyebarannya banyak terpusat di Kota Balikpapan, kemudian diikuti perusahaan yang bergerak mengelola jenis ternak sapi potong sebanyak 6 perusahaan dan sisanya sebanyak 1 perusahaan bergerak mengelola jenis ternak kambing.
Untuk diketahui BPS mencatat, peternakan secara langsung berkontribusi pada mata pencaharian dan ketahanan pangan bagi 281,6 juta jiwa penduduk Indonesia. Dengan perkiraan populasi sapi potong sebanyak 11,8 juta ekor, populasi kerbau sebanyak 556,8 ribu ekor, populasi kambing sebanyak 15,7 juta ekor, dan populasi domba sebanyak 9,2 juta ekor.
Statistik Indonesia, 2025 diperlukan informasi yang handal dan akurat mengenai distribusi produsen peternakan di Indonesia.
Belum swasembada daging
Belum berkembang maksimalnya sektor usaha peternakan modern di Kaltim, membuat Kaltim belum bisa mencapai swasembada daging dan harus mendatangkan ribuan sapi setiap tahun menutupi kebutuhan setiap tahun.
Pemprov Kaltim baru menargetkan mencapai swasembada daging di 2027 nanti. Salah satu langkah yang dilakukan yakni melalui penguatan program strategis Pengembangan Desa Korporasi Ternak (PDKT) untuk meningkatkan produksi daging dan juga penguatan investasi di sektor peternakan, dengan menggandeng pihak swasta terkait.
Kepala Dinas Peterenakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Kaltim Fahmi Himawan (Oktober 2025) menerangkan, untuk mencapai target swasembada daging dibutuhkan sapi sebanyak 500.000-600.000 ekor untuk menghasilkan 17.000 ton daging tiap tahunnya.
“Sedangkan untuk populasi sapi di Kaltim saja baru menyentuh angka 60.000-70.000 ekor,” ujarnya di acara Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan di halaman parkir Samarinda Square, Jalan M Yamin, Samarinda, Kamis 2 Oktober 2025.
Untuk mencapai jumlah populasi ternak dan kebutuhan daging sapi di Kaltim, DPKH mengambil dua pendekatan strategis yakni PDKT dan penguatan investasi di sektor peternakan.
Program unggulan berbasis kerakyatan, seperti PDKT ini, dinilai hanya mampu menyumbang 20 persen dari total kebutuhan daging guna mencapai target swasembada protein hewani. Sisanya, sebesar 80 persen harus dipenuhi melalui investasi dari luar di sektor peternakan.
“Investasi yang kita coba buka salah satunya peternakan domba,” kata Fahmi.
Ternak domba itu dipilih karena potensi perkembangannya yang luar biasa, dan daya tahannya terhadap penyakit. Namun, Fahmi mengingatkan adanya risiko di mana domba menjadi vektor pembawa penyakit untuk sapi Bali.
“Maka kita harus atur jarak antara peternakan domba dan sapi Bali,” ujar Fahmi.
Selain itu, untuk investasi ketersediaan lahan peternakan untuk skala besar masih terhambat, di mana lahan di Kaltim mayoritas sudah habis terbagi untuk tambang, sawit, dan kehutanan.
“Ternyata tidak semudah itu. Untuk mencapai swasembada pangan hewani, kita harus menerima ternak dari luar daerah karena populasi kita masih kurang,” ujarnya.
“Tapi kita tidak akan terus-terusan mendatangkan dari luar. Kita sudah komunikasi dengan Bank Tanah, karena untuk investasi dibutuhkan lahan,” demikian Fahmi.
Penulis: Intoniswan | Editor: Intoniswan
Tag: Peternakan