SAMARINDA.NIAGA.ASIA — Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, angka kemiskinan di Kaltim terus menurun dari tahun 2021 ke 2024. Karena itu, Pemprov Kaltim optimistis angka kemiskinan di Kaltim terus turun, hingga mencapai 1,7-2,37 persen angka kemiskinan pada 2030 mendatang.
Demikian disampaikan Sekda Kalimantan Timur Sri Wahyuni, dalam Rapat Paripurna ke-17 tahun 2025 dengan agenda penyampaian tanggapan atau jawaban Gubernur Kaltim atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kaltim terhadap nota penjelasan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menangah Daerah (RPJMD) 2025-2029, hari Rabu (11/6/2025).
Sekda menanggapi pandangan fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terkait pemetaan program penurunan kemiskinan di Kaltim.
Sri menerangkan, berkenaan dengan upaya menekan angka tingkat kemiskinan dan pengangguran di Kaltim, Pemprov Kaltim telah mengarahkan pembangunan daerah ke arah yang lebih inklusif, sehingga berdampak nyata pada hasil capaian yang positif.
Dia menyebut tren angka pengangguran dan kemiskinan di Kaltim tahun 2024 menurun dibandingkan tahun 2021 lalu.
“Angka pengangguran menunjukan dari 6,83 persen di 2021 menjadi 5,14 persen di 2024. Kemudian angka kemiskinan juga turun dari 6,54 persen pada 2021 menjadi 5,78 persen di 2024,” kata Sri, di Gedung B DPRD Kaltim Jalan Teuku Umar, Samarinda, Rabu 11 Juni 2025.
Melihat angka tingkat pengangguran dan kemiskinan di Kaltim terus menurun, Pemprov Kaltim optimistis di tahun 2030 nanti, target kemiskinan di Kaltim kembali turun dan mencapai 1,75 – 2,37 persen.
“Ini merupakan target optimis yang telah memperhatikan kondisi perkembangan Kaltim ke depan,” ujar Sri Wahyuni.
Dijelaskan Sri, adapun beberapa upaya yang direncanakan Pemprov Kaltim dalam menurunkan angka kemiskinan saat ini yakni dengan memetakan program melalui tiga pendekatan penurunan angka kemiskinan, seperti program Gratispol dan Jospol, dengan tujuan mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan dan mengurangi kantung-kantung kemiskinan.
“Dalam upaya mengurangi beban pengeluaran, kita bisa melalui program gratispol pendidikan. Mulai jenjang SMA/SMK/MA dan S1-S3, kemudian gratis biaya berobat dan gratis biaya administrasi kepemilikan rumah,” terang Sri Wahyuni.
Kemudian dalam upaya menurunkan angka pengangguran, dapat melalui program Jospol yakni program bantuan permodalan, bantuan peralatan, dan pembinaan bagi pelaku usaha, kecil, menengah (UKM).
“Dalam lima tahun ke depan pemerintah akan memberikan bantuan tersebut kepada 10.000 pelaku UKM melalui program unggulan Jospol,” jelasnya
Sri juga menyampaikan, dalam percepatan transformasi ekonomi dalam RPJMD 2025-2029, Pemprov Kaltim telah menyiapkan strategi untuk memperkuat kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.
“Pemerintah akan mendorong hilirisasi produk lokal perikanan dan pertanian, serta memperluas pasar dan pembiayaan bagi pelaku usaha di sektor primer,” demikian Sri Wahyuni.
Penulis: Nur Asih Damayanti | Editor: Saud Rosadi | ADV DPRD Kaltim
Tag: KemiskinanPemprov Kaltim