SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Kalimantan Timur (Kaltim) mendapat alokasi Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro (BPUM) Rp214 miliar dari pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi dan UKM.
Secara keseluruhan Banpres yang disiapkan pemerintah untuk membantu usaha mikro terdampak pandemi Covid-19 di Kaltim tersebut sebagian telah disalurkan melalui BRI dan BNI.
“Hingga 10 November 2020, progres BPUM yang sudah tersalur mencapai 68 persen. Kami targetkan sebelum 31 Desember 2020, penyaluran BPUM sudah mencapai 100 persen,” kata Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kaltim HM Yadi Robyan Noor, Kamis (10/12/2020).
BPUM untuk Kaltim sudah memasuki tahap kedua. Tahap pertama Kaltim menerima 16.018 penerima dari usulan lebih 38.000 penerima. Tahap kedua Kaltim mendapat alokasi sebanyak 89.258 penerima dari usulan 135.000 penerima.
Selain alokasi tersebut, Roby mengungkapkan, Kaltim masih mengusulkan tambahan BPUM untuk 39.864 penerima. Setiap usaha mikro akan menerima bantuan presiden sebesar Rp2,4 juta.
Lebih jauh mantan Kepala Biro Humas Setda Provinsi Kaltim itu menguraikan, bahwa bantuan tersebut adalah upaya konkrit pemerintah untuk membantu pelaku usaha mikro yang sangat membutuhkan.
“ Diharapkan mereka dapat memanfaatkan untuk menambah modal usaha yang terimbas pandemi Covid-19 lebih dari 8 bulan berjalan. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk melakukan pemulihan ekonomi nasional (PEN),” kata Roby.
Penyaluran BPUM di Kaltim pun telah dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Ahmad Zabadi dan Asisten Deputi Bidang Simpan Pinjam Masyrifah.
“BPUM ini harus tepat sasaran dan tepat pemanfaatan untuk membantu pelaku usaha mikro yang terdampak pandemi Covid-19. Harus cepat juga realisasinya. Kami melihat Kaltim cukup agresif merespon program ini,” puji Ahmad Zabadi saat melakukan monitoring ke Kaltim, pertengahan November lalu.
Tim monitoring juga melakukan uji petik kepada 12 penerima BPUM di Kaltim.
Secara nasional realisasi BPUM per 20 Oktober 2020 sudah mencapai Rp22,3 triliun atau 76,77 persen. Percepatan realisasi diharapkan hingga akhir Desember ini, namun tetap tidak mengabaikan ketepatan sasaran penerima BPUM. (humasprov kaltim)
Tag: Koperasi dan UKM