SAMARINDA.NIAGA.ASIA-Sebanyak empat unit kapal penangkap ikan bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tidak bisa digunakan nelayan di PPU (Penajam Paser Utara) karena, selain ukurannya terlalu besar, bahan kapal yang terbuat dari fiberglass tidak cocok dengan jaring yang biasa digunakan nelayan.

Hal itu diungkapkan Hajral Aswatama, nelayan yang tergabung dalam Kelompok Nelayan Sejahtera PPU. Hajral yang tinggal di Kelurahan Waru mengaku, sejak kapal bantuan diterima tahun lalu, tak ada nelayan yang mau menggunakan. “Kapal itu tidak cocok dengan kebiasaan nelayan di PPU,” kata Hajrul saat dikunjungi anggota DPRD Kaltim dari Partai Gerindra, Joseph Supu. Dijelaskan pula, nelayan di PPU terbiasa menggunakan kapal tangkap ukuran separuh dari ukuran kapal bantuan. Kalau kapal bantuan digunakan, biaya melautnya terlalu mahal, terutama untuk biaya bahan bakarnya.

Tapi yang lebih tidak pas lagi, body kapal terbuat dari fiberglass, sedangkan nelayan sudah terbiasa menggunakan pemberat di jaring berupa batu seberat 1 kilogram setiap satu meter jaring. Kalau di kapal bantuan itu dipasang jaring seperti digunakan, maka saat jaring ditarik akan ada ratusan batu memukul body kapal dan dipastikan body kapal akan pecah. “Jaring kita panjangnya antara 100-150 meter lebih, atau akan ada 150 batu yang beratnya masing-masing 1 kilogram menghantam body kapal. Pasti bolong dalam beberapa minggu,” kata Hajrul.

Menurut Hajrul, seharusnya kalau KKP mau membantu nelayan, kapal yang diberikan tidak seragam untuk semua provinsi sebab, kebiasaan nelayan di masing-masing provinsi berbada. Kapal dengan bahan fiberglass, bisa jadi cocok untuk di provinsi di Jawa, karena pemberat jaringnya dari timah, sehingga saat jaring ditarik tidak merusak body kapal. “Kalau mau membantu kami di PPU, kapalnya terbuat dari kayu saja,” ujarnya.

Mengingat kapal bantuan dari KKP sudah berada di PPU, maka Hajrul minta Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten PPU mengusulkan ke KKP agar diberikan bantuan jaring dengan pemberat dari timah, sehingga sesuai dengan body kapal, fiberglass. “Daripada kapal bantuan itu mubazir dan lama-lama rusak, lebih baik diberikan juga bantuan jaring sekalian,” ujarnya.

Hajrul juga menambahkan, lebih baik KKP lebih mengutamakan bantuan ke nelayan dalam bentuk bantuan jaring, atau kalau memberikan bantuan kapal, kapalnya disesuaikan dengan kebiasaan nelayan, yakni kapal dari kayu buatan lokal. “Kan bisa saja KKP pesan kapal untuk diberikan ke nelayan  di PPU, dibuat di PPU,” sarannya.

Sementara itu Joseph Supu yang berasal dari Dapil PPU dan Paser, prihatin melihat kapal bantuan dari pemerintah pusat tersebut, karena gagal dimanfaat. “Apa yang menjadi persoalan dengan kapal bantuan pemerintah pusat tersebut, akan kita komunikasikan dengan pemerintah pusat, DKP Kabupaten PPU dan DKP Provinsi Kaltim,” ujarnya.

Menurut Joseph, penyeragaman model kapal bantuan untuk nelayan di seluruh Indonesia, perlu diubah sesuai tradisi nelayan di tiap-tiap daerah. “Nelayan kita di PPU biasa menggunakan jaring dengan pemberat batu, kalau dikasih kapal terbuat dari fiberglass, paling lama kapal itu satu bulan sudah bocor terkena pukulan batu saat nelayan menarik jaring,” katanya. (001)