NUNUKAN.NIAGA.ASIA – Kelompok masyarakat yang tergabung dalam Komunitas Travel Kalimantan (Kontrak) Kecamatan Sei Menggaris, menyampaikan keluhan terhadap kosongnya Bahan Bakar Minyak (BBM) sejak awal Desember 2025 di  SPBU Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

“Sudah hampir dua bulan BBM subsidi berupa Pertalite dan Solar tidak masuk ke SPBU Sei Menggaris. Kondisi ini sangat meresahkan masyarakat” kata Ketua Kontrak Sei Menggaris, Rusli pada Niaga.Asia, Senin (26/01/2026),

Sejak terjadinya kelangkaan BBM, masyarakat dan pemilik travel dipaksa membeli pertalite seharga Rp 18.000 sampai Rp 20.000 per botol yang didatangkan dari tangan ke tangan pengecer dari Kabupaten Malinau.

Imbas kelangkaan BBM sangat mempengaruhi aktivitas perekonomian nelayan, mobil travel hingga kendaraan pengangkut buah kelapa sawit di kawasan perkebunan milik masyarakat Sei Menggaris.

“Ada BBM dijual tapi sangat terbatas dengan harga tinggi, kalau begini terus bisa tutup usaha kami,” ujarnya.

Masyarakat dan kelompok kontrak sempat berencana menggelar demo atas kelangkaan BBM, namun aksi ini dibatalkan karena Pemerintah Nunukan memberikan kesempatan berdiskusi dan berjanji memfasilitasi penyelesaian kendala.

Rusli menerangkan, terhentinya suplai BBM subsidi disebabkan oleh tidak adanya bongkar muat kapal pengangkut BBM dari Tarakan masuk di pelabuhan Sedekayun Taka, Sei Menggaris.

“Kami dapat informasi dari pihak KSOP Nunukan tidak mengizinkan bongkar muat kapal BBM. Persoalan inilah yang kami sampaikan ke pemerintah daerah,” sebutnya.

Berbeda dengan transportasi sungai, speedboat dan kapal kayu pengangkut barang dan kebutuhan lainnya cukup lancar, karena semua kebutuhan BBM pertalite dan solar diambil dari pulau Nunukan.

Masyarakat menduga tidak terbitnya izin bongkar muat BBM Sei Menggaris dihubungkan dengan pelanggaran SPBU yang lebih mengutamakan agen-agen eceran, sehingga kebutuhan BBM subsidi tidak tepat sasaran.

“Kuota BBM Sei Menggaris sekitar 20 ton, tapi hanya 2 hari sudah habis di SPBU. Mereka terang terangan drum-drum masuk ambil BBM,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Nunukan, Rohadiansyah membenarkan adanya penyampaian aspirasi keterlambatan suplay BBM Sei Menggaris yang belakangan menimbulkan gejolak.

“Sei Menggaris belum ada Terminal Khusus (Tersus) bongkar muat BBM, ini yang jadi persoalan terhentinya suplai BBM,” jelasnya.

Terhadap persoalan ini, Pemerintah Nunukan berjanji akan membantu distribusi BBM lewat komunikasi dan koordinasi bersama instansi KSOP selalu memberi izin bongkar muat agar memberikan kebijakan lokal.

Selama ini bongkar muat BBM Sei Menggaris sebatas kebijakan lokal karena wilayah pedalaman tersebut belum memiliki pelabuhan resmi yang memenuhi aturan kedatangan kapal pengakut BBM.

“Kita coba koordinasi ke KSOP minta kebijakan bongkar muat sembari mempersiapkan tahapan aturan berikutnya,” tutupnya.

Penulis: Budi Anshori | Editor: Intoniswan

Tag: BBM