NUNUKAN.NIAGA.ASIA-Hingga akhir Juni tahun 2018 kapal “Tol Laut”  dengan rute pelayaran ke Pulau Sebatik dan Nunukan, Kabupaten Nunukan belum beroperasi lagi dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagai pengelola kegiatan belum memberikan keterangan pasti nasib kegiatan tersebut.

“Belum ada kepastian kapan kapal Tol Laut masuk lagi ke Nunukan.Informasi terakhir, proses lelang angkutan subsidi itu dua kali gagal,”  kata Kepala Dinas Perdagangan Nunukan, H. Jabbar ketika dikonfirmasi Niaga.Asia, Jumat (22/6/2018).

Menurutnya, selain lelang kegiatan angkutan tol laut ke Nunukan yang gagal didapat pemenangnya, angkutan laut subssidi Tangung Priok-Pulau Belang Belang-dan Sangatta juga sama. Kegiatan lelang yang sudah selesai baru untuk 14 trayek , sehingga sejak bulan April dan Mei 2018, kapalnya sudah beroperasi.

Menurut Jabbar, untuk mendapatkan kepastian kapal tol laut melayari rute Surabaya-Nunukan-Sebatik itu, dirinya sudah beberapa kali menghubungi panitia lelang baik lewat telepon ataupun chat Whatsapp, jawaban  yang diterima hanya diminta menunggu.

Dikatakan pula, dampak belum masuknya kapal tol laut adalah ketergantungan masyarakat akan kebutuhan pokok berasal dari Malaysia kembali meningkat, pengusaha Nunukan dan Sebatik yang sudah membeli barang di Surabaya, tak bisa mengapalkan barangnya ke Sebatik dan Nunukan.

“Pengusaha lokal mulai meragukan niat baik pemerintah pusat membantu subsidi angkutan transportasi ke perbatasan Sebatik dan Nunukan, padahal mereka sangat berharap transprotasi ini berjalan lancar tanpa terhenti menunggu lelang,” tambah Jabbar. “Pasti pengusaha dan pedagang kecewa,” sambungnya.

Tidak hanya pengusaha, agen kapal mulai kehilangan kecepercayan terhadap kapal tol laut, sebab dari informasi yang mereka dapatkan tidak ada kejelasan kapal beroperasi lagi.

“Mau mereka (agen kapal) itu kapal rutin tanpa putus masuk Sebatik, soal lelang kapal pintar-pintar pemerintah pusatlah yang atur,” tuturnya.

Terhentinya transportasi tol laut sejak Desember 2017 membuat hasil usaha warga seperti ikan kering, pisang, rumput laut dan lainnya gagal dipasarkan ke penampung di Surabaya, akibat ini pula, warga mengalami kerugian waktu dan biaya.

Disisi lainya, pengusaha yang tergabung dalam gerai maritim merasa dirugikan karena lambatnya pelayaran, jika persoalan tidak ditanggapi pemerintah pusat, besar kemungkinan pengusaha batal atau keluar dari kelompok gerai maritime.“Saya kuatir pengusaha kelompok gerai maritim kembali ke link-link perusahan lama tempat mereka membeli barang,” katanya. (002)