aa
Gubernur Kaltara, Dr. H Irianto Lambrie bersama peserta  Orientasi Tugas Anggota DPRD Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara periode 2019 – 2024 di  Ballroom Hotel Tarakan Plaza,  Senin (2/9/2019). (Foto Infopubdok Kaltara)

TARAKAN.NIAGA.ASIA-Hal pertama dan mendasar yang perlu dipahami adalah kedudukan DPRD. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah adalah kepala daerah dan anggota DPRD. Artinya, kedudukan DPRD dan Kepala Daerah beserta jajarannya adalah sejajar, bersama-bersama, sebagai mitra.

Gubernur Kalimatan Utara (Kaltara), Dr. H Irianto Lambrie menyampaikan itu saat berbicara di kegiatan Orientasi Tugas Anggota DPRD Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara periode 2019 – 2024 di  Ballroom Hotel Tarakan Plaza,  Senin (2/9/2019).

Kegiatan orientasi yang difasilitasi oleh Pemprov Kaltara melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kaltara dilaksanakan berdasar amanah undang-undang. Juga sebagai tindak lanjut dari Peraturan Mendagri Nomor 133 Tahun 2017, yang kemudian direvisi melalui Permendagri Nomor 14 Tahun 2018. Kegiatan orientasi merupakan proses pengenalan tugas-tugas maupun kewenangan anggota DPRD sebagai penyelenggara pemerintah daerah.

Orientasi diikuti oleh 120 orang anggota DPRD kabupaten/kota. Dengan rincian, 25 orang dari Bulungan, 25 anggota DPRD Nunukan, 30 orang dari Tarakan, serta dari Malinau dan Kabupaten Tana Tidung masing-masing 20 orang.

Untuk itu, hubungan keduanya (antara legislatif dan eksekutif) sebagai mitra harus dijaga. Ini penting, sebagai harmonisasi. Agar masyarakat yang diwakili bisa tenang, damai. Kedua pihak harus saling menghargai.

“Boleh menyampaikan kritik, perbedaan pendapat hal yang biasa. Namun sampaikan itu dengan baik, sesuai dengan norma. Untuk itu lah, penting bagi kita untuk membaca dan memahami peraturan perundang-undangan,” kata gubernur.

Salah satunya dalam hal pembahasan anggaran atau APBD. Jangan sampai berlarut-larut atau bahkan bermasalah, karena kalau sampai berlarut-larut atau bahkan mengalami keterlambatan, masyarakat yang akan terkena dampaknya.

“Yang terpenting adalah sesuai aturan. Kalau semua berpegang pada aturan, semua akan aman. Kedua, anggota DPRD wajib memahami visi dan misi serta RJPMD, juga kebijakan kepala daerahnya,” kata gubernur. (001)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *