SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Anggota DPRD Kaltim Fraksi Demokrat Puji Setyowati menyebutkan, permasalahan utama yang dikeluhkan masyarakat Samarinda adalah soal BPJS Kesehatan. Hal itu dia sampaikan saat laporan dari hasil kegiatan reses pada Daerah Pemilihan (Dapil) kota Samarinda.

Puji mengatakan, laporan yang dia bacakan adalah berisi aspirasi dari 10 kecamatan yang ada di kota Samarinda. Dari laporan yang dibacakan itu, permasalahan BPJS menduduki peringkat pertama yang dikeluhkan masyarakat dari 10 kecamatan di Kota Tepian.

“BPJS itu menjadi sebuah permasalahan yang hampir semua kecamatan dikeluhkan,” kata dia, usai Rapat Paripurna IX di lantai 6 Gedung D DRPD Kaltim, Sabtu (20/12).

Puji menerangkan, yang dipersoalkan masyarakat, lebih khusus mahalnya biaya premi. Aspirasi itu dikumpulkan saat melakukan reses, yang dilaksanakan sejak 28 Oktober – 4 November 2019.

Pun, persoalan perbedaan pelayanan antara bukan peserta BPJS Kesehatan dan peserta BPJS Kesehatan. “Antara pelayanan BPJS dirasakan berbeda dengan pelayanan yang bukan BPJS,” katanya.

Selain itu, Puji menyebutkan pula bahwa sebagian besar masyarakat pada temuan selama resesnya, ingin menurunkan kelas di BPJS Kesehatan. Disamping itu pula, masyarakat meminta bagi yang belum menjadi peserta, bisa dibantu dalam pembayaran iurannya.

“Masyarakat meminta agar dibebankan kepada pemerintah. Nah, itu menjadi PR besar kami, karena kami juga harus sampaikan ke pemerintah kota. Karena pembebanan premi itu kewenangan kepala daerah. Itu akan kami sampaikan. Pasti ada pengkajian yang lain,” demikian Puji. (009)