aa

SAMARINDA.NIAGA.ASIA-Penolakan Gubernur Kaltim, Dr. H Isran Noor memfungsikan H Abdullah Sani sebagai Sekda Provinsi Kaltim definitif berbuntut panjang, yaitu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhitung tanggal 16 Agustus 2019 menghentikan sementara pelayanan terhadap Pemerintah Provinsi Kaltim

Sekretaris Jenderal Kemendagri, Dr. Hadi Prabowo atas nama Menteri Dalam Negeri  menyampikan penghentian layanan itu dalam suratnya Nomor:120/8053/SJ, tanggal 16 Agustus 2019, Perihal; Layanan Terhadap Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim yang ditujukan kepada  Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, para Kepala Badan, Sekretaris BNPP (Badan Nasional Pembangunan Perbatasan), dan para Kepala Biro/Kepala Pusat di Lingkup Setjen Kemendagri.

Dalam surat yang salinannya diterima Niaga.Asia, Senin (19/8) sore, di butir keempat, Sekjend Kemendagri mengatakan, dalam rangka tertib administrasi dan mewujudkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan diminta kepada kepada Saudara ( Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, para Kepala Badan, Sekretaris BNPP (Badan Nasional Pembangunan Perbatasan), dan para Kepala Biro/Kepala Pusat di Lingkup Setjen Kemendagri) agar terkait dengan layanan fasilitas/konsultasi dan evaluasi dokumen dari/terhadap Pemerintah daerah Provinsi Kaltim untuk sementara agar tidak ditindaklanjuti atau diproses apabila tanpa melalui/melibatkan Sekretaris Daerah yang dari aspek kewenangannya secara atribut merupakan kewenangan Sekretaris Daerah.

aa

Dalam suratnya tersebut, Sekjend Kemendagri memberitahukan kepada pejabat di lingkup Kemendagri bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/TPA/Tahun 2018 tanggal 2 November 2018 dan pelantikan Sekda Provinsi Kaltim oleh Mendagri tanggal 16 Juli 2019, pejabat Sekda Provinsi Kaltim yang sah adalah H Abdullah Sani, SH,. M.Hum.

“Sampai dengan saat ini Gbernur Kaltim belum memfungsikan Abdullah Sani sebagai pemimpin Sekretariat Daerah dan keputusan atau surat menyurat yang menjadi kewenangan Sekretaris Daerah masih dilaksanakan oleh pejabat pelaksana (Plt) yang ditunjuk oleh Gubernur,” kata Hadi Prabowo.

“Mendagri juga telah mengeluarkan surat teguran kepada Gubernur Kaltim melalui surat Nomor 821/7672/SJ tanggal 9 Agustus 2019,” katanya menerangkan. (001)

7 komentar pada “Kemendagri Hentikan Sementara Pelayanan Terhadap Pemprov Kaltim

    1. Aneh yaa kemendagri ni, seharusnya pak sabani yg naik padahal nilai tes propertest nya tinggi pak sabani. Yang diangkat malah pak sani. Waduhh kemendagri berani melawan uu dan menyalahi aturan

    2. kalau tidak tau kondisi yg sesungguhnya diam aja deh, jgn sok tau. Jadilah netizen yg cerdas dan tifak sok tau

  1. Sampean kalau nda tau jgn banyak cincong dan sok tau yee, yg seharusnya naik jadi sekda itu pak sabani karena nilai test propertest nya pak sabani 90 dan pak sani 84 yaa jelas lah pak sani tidak dilantik. Dan kemendagri berani melawan uu dan aturan negara. Jgn sok iyee deh kalau nda tau masalahnya dan sikap pak gubernur sudah sangat bijak. Jadi kalau anda tidak tau permasalahan nya sebaiknya diam daripada koment yg tidak berbobot dan tidak ada manfaatnya. Budidayakan membaca dulu baru koment jadi nda sok tau dan sok iyeeeee……

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *