JAKARTA.NIAGA.ASIA-Kementerian Koperasi dan UKM akan melakukan penguatan database, pemetaan potensi produk maupun pasar melalui Basis Data Tunggal UMKM, preferensi pasar di negara tujuan, jaringan distribusi dan gudang di luar negeri, serta affirmative-action penurunan tarif di negara tujuan dan memperluas kerja sama dagang luar negeri.
“Demikian strategi utama yang akan dilakukan Kementerian Koperasi dan UKM,” kata Menkop dan UKM, Teten Masduki dalam rilisnya.
“Butuh peran aktif Kemenlu, KBI/KJRI, Atase Perdagangan dan ITPC (Indonesian Trade Promotion Center/ Pusat Promosi Perdagangan Indonesia), BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) serta beberapa inkubasi ekspor swasta yang sudah kuat,” jelasnya.
Strategi kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan produk melalui program pendidikan dan pelatihan, sekolah ekspor (target 500 ribu eksportir), standardisasi dan sertifikasi, dan factory sharing (berbagi pabrik di kawasan terpadu UMKM).
“Kami telah membuka pendaftaran bagi UKM yang memenuhi syarat untuk sertifikasi ISO (International Organization for Standardization), HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) SNI (Standar Nasional Indonesia), Organik, FSSC (Food Safety System Certification)/BRC (British Retail Consortium) , dan SVLK (Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu),” ujar Menkop dan UKM.
Selain itu, bersama Bappenas, tahun ini KemenKopUKM akan melakukan pilot project factory sharing di lima provinsi, dengan rencana awal Feasibility Study (FS) untuk komoditas rotan (Jateng), komoditas kelapa (Sulut), komoditas sapi (NTT), komoditas nilam (Aceh), dan komoditas biofarmaka (Kaltim).
Ketiga, kemudahan pembiayaan. Skema pembiayaan UKM untuk ekspor terus dipermudah di antaranya melalui kerja sama dengan beberapa sumber pembiayaan ekspor seperti LPEI/KURBE, LPDB-KUMKM, perbankan/himbara, dan skema alternatif lainnya seperti crowd funding, modal ventura, dan CSR (Corporate Social Responsibility).
“Skema KUR sebagaimana arahan Presiden terbaru dapat dimanfaatkan: plafon KUR dari sebelumnya maksimum Rp500 juta naik menjadi Rp20 miliar. Dan, KUR tanpa agunan naik dari Rp50 juta menjadi Rp100 juta,” tambahnya.
Kemudian, tidak lupa membuat UMKM masuk ekosistem digital. Ia menegaskan, KemenkopUKM akan terus mendorong UMKM Go-Digital dengan 2 pendekatan, yaitu, pertama melalui peningkatan literasi digital, kapasitas dan kualitas usaha.
“Digitalisasi tidak hanya dalam memperluas pasar namun juga di dalam proses bisnisnya, melalui penguatan database (basis data tunggal), peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan Kawasan/klaster Terpadu UMKM (factory sharing),” ujarnya.
Pendekatan kedua, perluasan pasar digital melalui Kampanye Bangga Buatan Indonesia (BBI), On-boarding platform pengadaan barang & jasa (LKPP, PaDI), Live Shopping, dan Sistem Informasi Ekspor UMKM.
Sumber : Humas Kementerian Kprerasi dan UKM | Editor : Intoniswan
Tag: UMKM