aa
Inspketur Jenderal Kementerian ESDM Akhmad Syakhorza bersama Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Komisaris Jenderal Polisi Idham Aziz. (Foto Kementerian EDM)

JAKARTA.NIAGA.ASIA-Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjalin komitmen penuh dalam menjalankan penanganan pengaduan masyarakat serta pengawasan segala aktivitas di sektor energi dan mineral secara efektif. Komitmen ini tertuang dalam penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Penegakan Hukum antar kedua belah pihak di Jakarta, Senin (9/9).

“Kita harapkan ini segera bekerja. Kita evaluasi akhir tahun ini dan kita harapkan ada dampaknya. Kami menyadari solusinya adalah dengan integrasi bersama kepolisian sehingga bisa cepat memberikan pelayanan kepada masyarakat,” kata Inspketur Jenderal Kementerian ESDM Akhmad Syakhorza usai menandatangani PKS tersebut sebagaiman dirilis di laman esdm.go.id.

Pelaksanaan PKS ini, menurut Syakhroza, mendapat dukungan penih dari Menteri ESDM Ignasius Jonan dengan mengedepankan kebermanfaatan. “Pak Menteri ESDM sangat menghargai PKS ini dan meminta hasilnya konkrit, orientasinya adalah hasil. Hal ini dicerminkan adanya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang baik. Daerah juga dapat menikmati pendapat bagi daerahnya dengan maksimal dan sebagainya,” sambung Syakhroza.

Hal ini diungkapkan Syakhroza karena Kementerian ESDM mengemban amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, “Bumi air dan kekayaan alam dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Sambutan hangat juga disampaikan Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Komisaris Jenderal Polisi Idham Aziz yang menandatangani PKS tersebut. Idham mengungkapkan keseriusan pihak Polri dalam membantu menegakkan hukum di sektor ESDM.

“Saya serius untuk menunjukkan kami komit mendukung Kementerian ESDM. Yang terpenting bagi kami, setelah PKS kita bentuk tim, langsung bekerja, tidak hanya sekedar PKS saja,” ungkap Idham.

Lebih lanjut, Idham membeberkan langkah kepolisian dalam menangani penegakan hukum. “Sekarang satuan tugas kami juga sedang berjalan dengan SKK Migas dan Pertamina. Prinsip dari Bareskrim, siapkan personil, action dan kerjakan semua sesuai prosedur hukum,” jelasnya.

Sebagai informasi, penandatangan PKS kali ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MOU) antara Menteri ESDM dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia telah ditandatangani pada tanggal 10 Januari 2019.

Adapun ruang lingkup dalam mou tersebut meliputi pertukaran data dan informasi, bantuan pengamanan, penegakan hukum, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan kegiatan lain yang disepakati. (001)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *