BADUNG.NIAGA.ASIA  – Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi mendorong percepatan pengembangan ekosistem kendaraan listrik sebagai langkah strategis menekan beban subsidi energi yang setiap tahun membebani anggaran negara.

“Subsidi untuk sektor energi melalui BUMN mencapai hampir Rp120 triliun dan sebagian besar dialokasikan untuk konsumsi bahan bakar minyak (BBM) seperti solar dan pertalite,” ujar Haryadi dalam agenda Kunjungan Kerja Reses Komisi XII DPR RI bersama PT PLN (Persero) di Kabupaten Badung, Bali, Minggu (22/2/2026).

Kondisi tersebut, jelasnya, dinilai perlu diantisipasi dengan kebijakan jangka panjang yang mampu mengurangi ketergantungan terhadap BBM bersubsidi. Pernyataan ini disampaikannya.

“Subsidi BUMN kita hampir Rp120 triliun dan mayoritas digunakan untuk kendaraan, baik solar maupun pertalite. Salah satu opsinya adalah bagaimana masyarakat bisa beralih ke kendaraan listrik,” ujarnya.

Dirinya pun menilai, perkembangan infrastruktur kendaraan listrik saat ini menunjukkan kemajuan signifikan, terutama dengan bertambahnya jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang tersebar di berbagai daerah. Selain itu, ia menyatakan kehadiran SPKLU mobile dinilai menjadi solusi atas kekhawatiran masyarakat terhadap keterbatasan titik pengisian daya.

Haryadi menyampaikan percepatan pembangunan SPKLU perlu melibatkan pihak swasta dan tidak hanya bergantung pada PT PLN (Persero). Bahkan, dirinya mengusulkan agar pusat perbelanjaan, rumah sakit, dan fasilitas publik lainnya diwajibkan menyediakan SPKLU untuk mendorong minat masyarakat beralih ke kendaraan listrik.

“Kalau perlu kita himbau secara masif, seluruh mal wajib ada SPKLU. Awalnya memang harus dipancing dulu. Masyarakat selalu bertanya, ngisi di mana? Kalau infrastrukturnya tersedia, minat akan tumbuh,” katanya.

Dari sisi biaya operasional, Haryadi menyakini kendaraan listrik jauh lebih efisien dibandingkan kendaraan berbahan bakar minyak. Berdasarkan diskusi yang ia lakukan dengan pelaku industri, biaya penggunaan kendaraan listrik disebut hanya sekitar Rp1.600 per kilometer, lebih murah dibandingkan BBM.

Apalagi, tuturnya, tren penurunan harga kendaraan listrik kini semakin terjangkau. Sebagai contoh, jika sebelumnya harga mobil listrik berada di atas Rp1 miliar, kini sudah tersedia model dengan harga Rp400 juta hingga Rp200 juta-an.

“Ketika harga mulai turun dan infrastrukturnya tersedia, masyarakat akan beralih. Ini akan mengurangi konsumsi BBM bersubsidi dan pada akhirnya mengurangi beban APBN,” ujarnya.

Maka dari itu, dirinya menekankan Komisi XII DPR RI akan mendorong penyusunan regulasi yang lebih tegas untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik, termasuk skema pajak dan dukungan fiskal lainnya. Baginya, transisi energi bukan hanya soal teknologi, tetapi juga kebijakan yang mampu menciptakan ekosistem berkelanjutan.

“Yang paling penting, negara tidak terus-menerus memposisikan APBN untuk konsumsi BBM. Kita harus berani beralih ke energi yang lebih efisien dan berkelanjutan,” pungkas Politisi Fraksi Partai Gerindra itu.

Sumber: Humas DPR RI | Editor: Intoniswan 

Tag: Kendaraan Listriksubsidi bbm