Kepala DKP Kaltara: Sudah Ada Pengusaha di Sebatik Pemegang Izin Impor Ikan dari Malaysia

Bupati Nunukan Irwan Sabri bersama Wakil Ketua DPRD Nunukan, Arpiah, anggota DPRD Nunukan, Andre Pratama dan Kepala DKP Kaltara, Rukhi Syayahdin (ketiga dari kanan) usai meninjau dan berdialog dengan pedagang ikan impor di pasar Yamaker Nunukan, Rabu (3/9/2025). (Foto : Budi Anshori/Niaga.Asia)

NUNUKAN.NIAGA.ASIA – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kalimantan Utara, Rukhi Syayahdin menerangkan, DKP Kaltara sudah membantu kegiatan impor ikan dari Malaysia di Kabupaten Nunukan yang dibuktikan terbitnya izin impor perikanan milik pengusaha Sebatik.

“Ada izin impor resmi milik warga Sebatik, termasuk kuota ikannya sudah diberikan, tapi usaha ini tidak berjalan sampai sekarang,” kata Rukhi dalam pertemuan dengan Bupati Nunukan, Irwan Sabri, Wakil Ketua DPRD Nunukan, Arpiah, anggota DPRD Nunukan, Andre Pratama, para kepala dinas terkait perizinan dan perdagangan, dan pedagang ikan pelagis di Pasar Yamaker Nunukan, Rabu (3/9/2025).

Meski tidak membuka nama pengusaha yang sudah memegang izin impor ikan dari Malaysia, Rukhi memahami kesusahan yang dihadapi pelaku usaha di Nunukan yang kerap kali berurusan dengan aparat penegak hukum ketika memasukkan ikan dari Malaysia ke Nunukan.

“Kebijakan kearifan lokal yang selama ini menjadi pelindung impor ikan tanpa izin tidak mampu mengamankan usaha impor ikan di Sebatik,” ujarnya.

Terhadap persoalan ini, Rukhi berjanji akan berkoordinasi dengan Polda Kaltara dan instansi lainnya di tingkat provinsi untuk sama-sama memahami kondisi kebutuhan masyarakat perbatasan terhadap ikan Malaysia.

“Nanti saya sampaikan ke Gubernur Kaltara, Untuk Polda Kaltara pasti kami sampaikan, tapi keputusan tetap ditangan mereka,” terangnya.

Selain itu, lanjut Rukhi, DKP Kaltara siap untuk membantu dan memfasilitasi penerbitan izin impor ikan maupun izin angkutan kapal Nunukan.

Sedangkan terhadap usulan pembangunan cold storage di Nunukan, pengadaan barang tidak mungkin lagi dianggarkan pada APBD perubahan tahun 2025, karena sudah masuk pembahasan anggaran.

“Permintaan cold storage nanti saya sampaikan ke pak gubernur, begitu pula kemudahan penerbitan izin impor,” tutupnya.

Penulis: Budi Anshori | Editor: Intoniswan | Advertorial

Tag: