BALI.NIAGA.ASIA – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyampaikan empat pelajaran penting dari pengambilan kebijakan di masa krisis akibat pandemi. Pertama, pentingnya ketersediaan dan kualitas data sebagai dasar kebijakan publik. Kedua, pentingnya tata kelola yang baik dalam perumusan kebijakan, bahkan sejak sebelum terjadinya pandemi.
Ketiga, bauran kebijakan dan koordinasi yang kuat antar otoritas/lembaga, karena tidak mungkin mengharapkan kebehasilan dari kebijakan tunggal dari sebuah institusi dalam menyelamatkan Indonesia dari krisis. Dan keempat, keterkaitan antara keberhasilan penanganan kesehatan dan kinerja perekonomian.
Hal itu disampaikan Wamenkeu saat membuka AIFED ke-11 dengan mengusung tema “Post Pandemic Economic Policy: Coping with Uncertainties and Seizing New Growth Opportunities”, pada 6-7 Desember 2022 di Bali.
Pertemuan ini dihadirkan sebagai wadah untuk saling bertukar pikiran diantara para pembuat kebijakan, ekonom, akademisi, dan sektor swasta untuk pembangunan Indonesia.
AIFED merupakan kegiatan tahunan yang menggalang partisipasi akademisi, ekonom, profesional, dan pembuat kebijakan untuk membahas solusi konkret bagi masalah ekonomi dan sosial yang muncul di Indonesia. Acara ini merupakan kerja sama antara Kemenkeu dengan berbagai mitra seperti ADB, PROSPERA, dan GIZ.
AIFED Ke-11 menjadi sarana untuk menganalisa situasi serta mendiskusikan beragam kebijakan paska pandemi (khususnya seputar pengelolaan ekonomi makro) untuk mempertahankan pemulihan dan mengarahkan ekonomi menuju pertumbuhan yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif.
Menurut Wamenkeu, Kemenkeu berkomitmen untuk terus memperkuat perumusan kebijakan ekonomi dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk meningkatnya ketidakpastian, serta memanfaatkan sumber pertumbuhan baru.
“Satu pelajaran terpenting dari penanganan pandemi adalah kita tahu bagaimana menurunkan tingkat penularan setiap ada peningkatan kasus. Tetapi di saat bersamaan, kita juga harus terus ingat bahwa ketika tingkat penularan menurun, bukan berarti virusnya telah hilang,” jelasnya.
Artinya bahwa dalam krisis akibat pandemi, penanganan kesehatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penguatan pemulihan ekonomi.
Sementara Luky Alfirman, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dalam sambutannya pada pembukaan acara ini menambahkan, krisis kesehatan telah mendorong kita untuk memikirkan ulang paradigma baru kebijakan ekonomi.
“Hal ini membutuhkan serangkaian kebijakan yang tidak hanya menjaga momentum pemulihan, tetapi juga untuk beradaptasi dengan dinamisnya ekonomi global sehingga kita dapat tumbuh berkelanjutan dan tahan terhadap guncangan,” jelas
Dalam kesempatan yang sama, The Honorable Stephen Jones MP, Assistant Treasurer and Minister for Financial Services Australia, dan Ramesh Subramaniam Director General Southeast Asia Department of ADB juga menekankan peran vital kebijakan fiskal dalam penanganan pandemi dan mendorong pemulihan ekonomi pasca pandemi.
Sumber: Humas Kemenkeu | Editor: Intoniswan