JAKARTA.NIAGA.ASIA-Dari berbagai kasus yang muncul saat ini, bagian terpenting yang harus dilakukan adalah Manajemen Risiko (Risk Management). Oleh karena itu, dalam melaksanakan pengelolaan anggaran, hendaknya kementerian/lembaga menerapkan Risk Management/Manajemen Risiko.

Demikian disampaikan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Agung Firman Sampurna saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi penyusunan pagu kebutuhan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Tahun 2021 di Kantor Pusat Kemenhub, di Jakarta pada Kamis (23/1) yang dirilis Humas BPK.

“Bicara tentang Risk Management berarti kita bicara mengenai SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah). Tetapi dalam praktiknya aspek Risk Management ini memiliki peran yang besar, oleh karena itu saya pikir patut menjadi bahasan tersendiri,” ungkapnya.

Agung Firman mengatakan Risk Management / Manajemen Risiko tidak hanya terkait dengan pelaksanaan, tapi juga terkait dengan perencanaan.

“Hal ini menjadi penting untuk melaksanakan perencanaan agar perencanaan kita akuntabel. Akuntabel adalah apa yang kita lakukan segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” jelas Ketua BPK yang pada kesempatan tersebut didampingi oleh Staf Ahli Bidang BUMN, BUMD, dan Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan Lainnya Novy Gregory A. Pelenkahu.

Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ini dihadiri oleh 235 peserta yang terdiri dari Pejabat Eselon I dan II Kemenhub, Kepala Satuan Kerja di lingkungan Kemenhub, Kepala Dinas Perhubungan dan Bappeda di seluruh wilayah Indonesia.

Selain Ketua BPK, turut hadir sebagai pembicara di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. (001)

 

 

 

Tag: Keuangan