Ketua DPD RI Minta Pemkab Berau Serius Perhatikan Keluhan Masyarakat Gunung Tabur

Ketua DPD RI, H. AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, disambut Sultan Gunung Tabur, H. Adji Bachrul Hadie saat mengunjungi Kesultanan Gunung Tabur bersama Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN), dan didampingi Wabup Berau, H.Gamalis, Jumat (14/1/2022) siang. (Foto istimewa)

GUNUNG TABUR.NIAGA.ASIA-Ketua DPD RI, H. AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, setelah mengunjungi keraton Gunung Tabur bersama rombongan dari Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN) menyampaikan tiga catatan ke Pemkab Berau terkait keluhan masyarakat Gunung Tabur.

“Ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan, dimana ini merupakan aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada saya. Dan saya minta Pemkab Berau khususnya Bupati dan Wabup, bisa memberikan perhatian terkait hal ini,” jelas La Nyalla di sela-sela kunjungannya pada Jumat (14/1/2022) siang.

Tiga catatan yang disampaikan La Nyalla ke Pemkab Berau itu, Pertama; Pemkab Berau harus memberikan perhatian agar perusahaan yang beroperasi di Kecamatan Gunung Tabur diwajibkan mengalokasikan dana CSR perusahaan bagi masyarakat  Gunung Tabur.

“Menyediakan dana CSR itu, wajib, sesuai UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan, dimana perusahaan yang menjalankan usahanya di bidang Sumber Daya Alam (SDA), wajib melaksanakan  tanggung jawab sosial dan lingkungan,” tegasnya.

Diterangkan pula, beberapa waktu lalu, dia menerima aspirasi dari masyarakat Gunung Tabur, isinya kecewa dengan perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban CSR-nya dengan sungguh-sungguh.

“Masyarakat meminta diadakan solar cell di beberapa area karena belum ada listrik dari  PLN. Ini tuntutan yang wajar dan saya minta Pemkab Berau bisa membantu aspirasi tersebut bisa terealisasi,” tambahnya.

Kedua, La Nyalla minta Pemkab Berau mengatasi dengan serius masalah banjir yang sampai ke  area pemakaman keluarga kesultanan  Gunung Tabur yang sering terendam banjir.

“Makam itu bagian dari sejarah lahirnya bangsa, yang harus dijaga dan dipelihara,” ucapnya.

Ketiga, La Nyalla minta kepada Pemkab Berau agar merevitalisasi, kemudian merawat masjid kesultanan yang usianya sudah 200 tahun.

“Kami di DPD RI mendorong DPR RI dan pemerintah segera mengesahkan RUU Adat Kerajaan Nusantara menjadi UU, karena dengan adanya UU tersebut maka revitalisasi kerajaan Nusantara mempunyai payung hukum yang kuat,” tegasnya.

Menanggapi tiga catatan ketua DPD RI tersebut, Wabup Berau, H.Gamalis, menegaskan, Pemkab Berau akan melaksanakannya. Bahkan, untuk revitalisasi bangunan keraton juga sudah dilakukan. Namun untuk revitalisasi bangunan masjid kesultanan belum bisa dilakukan.

“Untuk revitalisasi khususnya bangunan masjid membutuhkan anggaran cukup besar, sampai ratusan juta. Dan bangunan itu juga sudah tua, kalaupun diperbaiki maka harus dibangun ulang. Nanti kita coba anggarkan di APBD Perubahan, karena kalau sekarang tidak bisa, anggaran sudah berjalan,” ujar Gamalis.

Khusus area pemakaman keluarga kesultanan yang dilaporkan  sering terendam banjir, dikatakan Gamalis, instansi teknis akan melihat dulu ke lapangan dan mempelajari kondisinya, hingga bisa kebanjiran.

“Peninjauan lapangan dan melakukan kajian terlebih dahulu, sangat penting untuk mengatasi masalahnya,” kata Gamalis.

Terkait dengan dana CSR perusahaan bagi masyarakat Gunung Tabur, Gamalis mengatakan, akan mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Gunung Tabur.

Penulis: Rita Amelia I Editor: Intoniswan

Tag: