JAKARTA.NIAGA.ASIA-Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mengingatkan kembali pemerintah untuk mengantisipasi dampak lonjakan kasus Covid-19 di luar Pulau Jawa dan Bali. Terlebih lagi Presiden Joko Widodo sudah mengakui ada lonjakan kasus Covid-19 di luar Pulau Jawa dan Bali.

“Belajar dari pengalaman,  jangan sampai terjadi lagi situasi  seperti yang terjadi di Pulau Jawa dan Bali, kemarin” tegas Puan dalam keterangan persnya, Jumat (30/7/2021).

Menurutnya, kondisi fasilitas dan tenaga kesehatan (nakes) luar Jawa yang tidak sebaik di Jawa, harus benar-benar menjadi kesadaran para pengambil kebijakan dan pelaksana di lapangan untuk mitigasi lonjakan kasus.

“Pencegahan harus makin dioptimalkan. Sosialisasi dan vaksinasi. Jangan tunggu jatuh korban dan layanan kesehatan pontang-panting lagi karena Covid-19,” kata mantan Menko PMK ini.

Karenanya, Puan meminta pemerintah berupaya makin mempercepat vaksinasi. Fokus vaksinasi pun sudah seharusnya merata di seluruh wilayah Indonesia, tidak lagi hanya di Pulau Jawa dan Bali.

“Kemarin fokus di Jawa dan Bali karena kasus memang sedang tinggi. Sekarang, Presiden menyampaikan bahwa data kasus di Jawa dan Bali melandai. Fokus harus diperluas sampai ke luar dua pulau tersebut,” tegas perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR ini.

Semakin cepat target vaksinasi nasional terwujud, ujar Puan, risiko terpapar dan kematian karena Covid-19 akan semakin kecil. Saat itu pula pemulihan ekonomi bisa dilakukan.

Pendataan kesiapan dan kapasitas layanan kesehatan, mulai dari fasilitas hingga nakes, mendesak pula diperbarui saat ini untuk luar Pulau Jawa dan Bali.

“Jangan tunggu kasus makin melonjak dulu. Jangan tunggu kekurangan fasilitas dan nakes dulu,” tegas Puan. Hal serupa harus dilakukan pula untuk pasokan obat-obatan yang diperlukan untuk penanganan Covid-19.

“Rakyat sudah bersabar dan berjuang selama berlaku aneka pembatasan. Jangan sampai momentum kasus yang terpantau melandai di Pulau Jawa dan Bali hanya menandakan perpindahan lokasi kasus ke wilayah yang kondisi layanan kesehatan dan nakes-nya lebih banyak tantangan,” kata politisi PDI-Perjuangan itu.

Faskes Isoman Belum Diperlukan

Pada bagian lain, Puan Maharani meminta Sekretariat Jenderal DPR RI untuk mengevaluasi kembali rencana penyediaan fasilitas isolasi terpusat pasien Covid-19 yang berasal dari lingkungan DPR. Menurutnya, fasilitas tersebut belum diperlukan.

“Melihat kondisi saat ini, penyediaan fasilitas isolasi terpusat khusus karyawan, perangkat, maupun anggota DPR  belum perlu dilakukan,” kata Puan.

Puan meminta Sekjen DPR segera berkoordinasi dengan Satgas Covid-19, fasilitas kesehatan dan fasilitas umum lainnya yang menyediakan isolasi terpusat.

Hal ini, kata Puan, untuk mengantisipasi kebutuhan layanan kesehatan dari pasien Covid-19 yang sehari-hari bekerja untuk lembaga legislatif tersebut.

“Jadi kalau ada pasien Covid-19 dari karyawan, perangkat maupun anggota DPR yang mengalami perburukan kondisi, bisa segera teratasi,” katanya.

Sumber : Humas DPR RI | Editor : Intoniswan

Tag: Covid-19