Ketua DPR Minta APBN 2022 Antisipasi Ketidakpastian Akibat Covid-19

Ketua DPR RI Dr. (H. C) Puan Maharani di lokasi vaksinasi massal di Denpasar, Bali, Kamis (27/5/2021). Foto: Bonis/Man

JAKARTA.NIAGA.ASIA-Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani meminta pemerintah mengarahkan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022 kepada penanganan pandemi Covid-19 dan harus menjamin perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi nasional.

Hal itu disampaikan Puan usai memimpin Rapat Paripurna DPR RI dengan Agenda Rapat Paripurna ke-20 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021 itu adalah Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi-fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2022,  Senin (31/5/2021).

“Mengingat masih dilingkupi ketidakpastian akibat Covid-19, pembahasan RAPBN 2022 diarahkan agar APBN menjadi alat intervensi untuk penanganan pandemi, perlindungan sosial, dan pemulihan dunia usaha terutama UMKM,” kata Puan.

Ia menuturkan, RAPBN 2022 juga harus dirancang untuk meningkatkan layanan pada masyarakat, khususnya layanan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi.

“Pemerintah harus merancang APBN yang kredibel, akuntabel, dan responsif,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama Puan juga menyampaikan bahwa sesuai dengan hasil keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tanggal 19 Mei 2021, Rapat Paripurna akan kembali dilaksanakan pada 6 Juli 2021.

“Adapun Rapat Paripurna tersebut mengagendakan penyampaian hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 oleh Badan Anggaran DPR RI,” terangnya.

Minta Terbuka

Sebelumnya Puan mengingatkan agar semua pihak termasuk setiap level pemerintah terbuka mengenai status Covid-19 di daerah masing-masing. Bagi Puan, keterbukaan ini akan bermanfaat untuk menentukan langkah pengendalian Covid-19. Hal ini menjadi penting karena pengendalian dan penanganan Covid-19 yang dilakukan bersama.

“Jangan nutup-nutupi status Covid-19 di wilayahnya. Kalau (zona) merah ya bilang merah, jangan seolah-olah sehat, justru itu yang harus kita atasi, karena implikasinya akan membahayakan seluruh warga” jelas Puan dalam siaran persnya kepada Parlementaria, Jumat (28/5/2021).

Pada kesempatan yang sama, Politisi PDI-Perjuangan itu meminta pemerintah daerah untuk segera menentukan langkah penanganan sekaligus berkoordinasi dengan pihak terkait jika wilayahnya masuk dalam zona merah Covid-19. Ia juga mengimbau agar pemda lebih berhati-hati menerapkan kebijakan peningkatan perekonomian.

Penerapan kebijakan ekonomi perlu jadi perhatian supaya tidak menciptakan potensi besar penularan Covid-19. Oleh karena itu, Puan menegaskan kesehatan dan keselamatan harus selalu menjadi prioritas utama.

“Ekonomi penting, tapi keselamatan warga yang utama. Jadi harus sabar,” ungkap legislator dapil Jawa Tengah V itu.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) periode 2014-2019 itu menyatakan akan tetap mendorong pemerintah pusat untuk mempercepat vaksinasi hingga tercapai kekebalan komunal (herd imunity). Semua usaha pengendalian Covid-19, menurutnya, akan lebih efektif jika mendapat dukungan masyarakat.

Oleh karena itu, Puan minta masyarakat untuk saling mengingatkan pentingnya disiplin menjalankan protokol kesehatan walaupun sudah divaksinasi. “Saya minta kepala daerah sinergi dengan pemerintah pusat. Tidak mungkin kita jalan sendiri-sendiri,” tutupnya.

Sumber : Humas DPR RI | Editor : Intoniswan

Tag: