Ketua DPR: Rakyat Butuh Kehadiran Program Pemerintah

Masyarakat penerima perlindungan sosial mencairkan dana PKH di Kantor Pos. (Foto PT Pos Indonesia)

JAKARTA.NIAGA.ASIA-Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mengingatkan, rakyat semakin membutuhkan kehadiran kebijakan dan program pemerintah yang efektif dalam memberikan perlindungan baik dalam bidang kesehatan, sosial dan ekonomi. Dijelaskannya, tahun 2021 yang merupakan tahun kedua pandemi Covid-19 masih menjadi faktor utama yang mempengaruhi aktivitas kehidupan sosial dan ekonomi rakyat.

Puan mengungkapkan hal tersebut pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2021-2022 yang beragendakan pidato Pengantar RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 beserta Nota Keuangannya dari Presiden Joko Widodo, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (16/8/2021).

“Saat ini kita menghadapi gelombang kedua atau second wave serangan pandemi Covid-19, yang sebelumnya telah dialami oleh beberapa negara. DPR dapat mengapresiasi upaya Pemerintah, yang telah mengutamakan keselamtan hidup rakyat, dengan menjalankan pembatasan kegiatan masyarakat yang lebih ketat,” terang Puan.

Meski begitu, pemerintah diminta untuk mengantisipasi berbagai konsekuensi terhadap kondisi sosial dan ekonomi di balik kebijakan yang dibuat. Menurut politisi dari F- PDI Perjuangan ini, aktivitas ekonomi Indonesia sudah mulai bertumbuh pada Kuartal I dan II Tahun 2021.

“Ekonomi kita sudah berada pada trajektori (lintasan) pemulihan. Pertumbuhan Ekonomi pada kuartal I-2021 sebesar 0,74 persen year on year sedangkan pada kuartal II-2021 Pertumbuhan Ekonomi mencapai 7,07 persen year on year,” ujar legislator dapil Jawa Tengah V itu.

Pada Kuartal III-2021, kata Puan, dapat diperkirakan laju pertumbuhan ekonomi akan kembali tertekan dengan adanya PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Trajektori (lintasan) pemulihan ekonomi 2021 tersebut dinilai dapat menjadi acuan dalam merancang dan menyusun antisipasi fiskal pada tahun 2022.

“Pengalaman dalam menjalankan APBN Tahun Anggaran 2021, yang harus merespons penanganan perkembangan pandemi Covid-19, dan mengakibatkan Pemerintah melakukan berbagai refocusing program dan anggaran, agar dapat diantisipasi pada APBN Tahun Anggaran 2022 yang akan datang,” papar Puan.

Hal tersebut agar pemerintah dapat tetap efektif dalam menjalankan tugas pemerintahan lainnya, selain fokus dalam penanganan pandemi Covid-19. Puan mengatakan, terdapat optimisme pemulihan ekonomi global pada tahun 2022 menyusul proyeksi IMF terhadap pertumbuhan ekonomi global sebesar 4,9 persen atau naik 0,5 percentage point dibanding proyeksi April 2021 yang diungkap pada World Economic Outlook Juli 2021.

“IMF memproyeksikan proyeksi ini tentunya akan bergantung pada kemampuan dunia mengendalikan wabah dan memastikan keberhasilan vaksinasi dalam mewujudkan kekebalan komunitas secara global,” ungkap mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) tersebut.

Sumber : Humas DPR RI | Editor : Intoniswan

Tag: