Ketua DPRD Nunukan Mengaku Puas Dengan Jawaban Pemerintah

Hj. Rahma Leppa memimpin rapat paripurna dengan agenda mendengarkan jawaban  Pemerintah Kabupaten Nunukan, diwakili Wakil Bupati Nunukan, H Hanafiah atas pemandangan umum fraksi-fraksi di  DPRD terhadap atas Nota Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020 di  DPRD Nunukan, Rabu (7/7/2021). (Foto Budi Anshori/Niaga.Asia)

NUNUKAN.NIAGA.ASIA-Ketua DPRD Nunukan Hj Rahma Leppa mengaku puas dengan  jawaban yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Nunukan, diwakili Wakil Bupati Nunukan, H Hanafiah atas pemandangan umum fraksi-fraksi di  DPRD terhadap atas Nota Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020.

“Jawaban pemerintah daerah cukup baik dan saya kira sudah memenuhi yang dinginkan fraksi-fraksi di DPRD Nunukan,” katanya pada Niaga.Asia, Rabu (07/070.

Sebagai mitra kerja dalam membangun daerah, kata Leppa, DPRD dan pemerintah Nunukan, sudah seharusnya saling bersinergi dan berkoordinasi dalam menentukan arah pembangunan yang tujuannya  untuk kemajuan bersama.

Saran ataupun pendapat dan masukan dari fraksi-fraksi DPRD atas Nota Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020 adalah kontrol yang dilakukan dewan terhadap manajemen pemerintahaan.

“Namanya mitra kerja harus saling mengingatkan, memberikan saran dan pendapat, toh tugas pokok kami adalah kontrol dan pengawasan,” ujarnya.

Oleh karena itu, Ketua DPRD Nunukan ini meminta segala saran dan masukan dari fraksi- fraksi dapat diperhatikan pemerintah dan menjadi catatan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun program kerja.

Jawaban dari pemerintah yang cukup pendek dalam menanggapi pandangan fraksi-fraksi DPRD Nunukan bukanlah suatu masalah sebab,  yang terpenting sekarang adalah pemerintah memahami substansi dari keinginan anggota dewan.

“Saya kira sudah cukup, tidak masalah pendek, saya kira bagus-bagus semua baik pandangan fraksi ataupun jawaban pemerintah,” kata Leppa.

Terhadap proses pengesahan Perda  Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 ini pula, Leppa berharap  pembahasannya berjalan secara efektif dan efisien sehingga terjadi persetujuan bersama.

Kemudian, pemerintah daerah diminta dapat melaksanakan segala pembahasan tepat waktu, sehingga persetujuan antara kepala daerah dan DPRD Nunukan secepatnya dilaksanakan.

“Tolong jadwal pembahasan diperhatikan,  agar cepat kita bahas dan diberikan persetujuan ini,” pungkasnya.

Penulis : Budi Anshori | Editor : Budi Anshori

Tag: