BONTANG.NIAGA.ASIA-Ketua Komisi 1 DPRD Bontang, Agus Haris meminta kepada Wali Kota Bontang untuk lebih memperhatikan kebijakan yang telah dikeluarkan, mengingat beberapa kebijakan dinilai kurang begitu mendapat perhatian seperti halnya pemberian seragam sekolah bagi siswa-siswi se Kota Bontang.
“Banyak yang menyayangkan seragam gratis yang diberikan tidak sesuai ukuran siswa-siswi, sehingga mereka tetap harus membeli seragam kembali. Ini perlu di perhatikan,” kata Agus Haris saat menginterupsi sidang paripurna, Selasa (18/3/2019) siang.
Selain masalah seragam sekolah, politikus asal Partai Gerindra ini juga menyoroti pengerjaan pabrik CPO yang berlokasi di Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan. Ia menjelaskan bahwa pabrik yang digadang-gadang akan menyerap banyak tenaga kerja tersebut belum dapat dilakukan pengerjaan lantaran izinnya belum lengkap.
Menurutnya, pembangunan pabrik CPO memerlukan tanah timbunan. Apabila tanah timbunan diambil dari tanah galian di sekitar pabrik, akan berdampak negatif terhadap lingkungan, akan banyak lubang menganga dan menjadi kolam di musim hujan, serta membahayakan anak-anak. “Terlebih keberadaan provek CPO tak sesuai RTRW, dan RTRW belum direvisi,” ujar Agus Haris.
Kemudian, kata Agus Haris, masih terdapat beberapa perusahaan yang tidak mengindahkan perda-perda yang telah disahkan terkait rekruitmen tenaga kerja lokal oleh perusahaan yang beroperasi di Bontang. “Banyak perusahaan tidak mau menggunakan tenaga kerja lokal,” katanya.
la pun memberi contoh, proyek PLTU di Teluk Kadere tidak berdampak pada tenaga kerja lokal, masyarakat Kota Bontang. Pengusaha-pengusaha lokal yang semula diharapkan mendapatkan pekerjaan di proyek PLTU juga tidak bisa mengambil pekerjaan karena murahnya harga yang dipatok kontraktor utama. Gaji untuk pekerja lokal juga sangat murah. “lni sungguh tidak berdampak positif pada pembangunan usaha dan pembangunan tenaga kerja yang ada di Kota Bontang,” kata Agus Haris.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Bontang, Hj Neni Moernaeni langsung meminta kepada Dinas Pendidikan untuk memeriksa dan memastikan kembali setiap sekolah yang akan menerima bantuan seragam sekolah. “Langsung informasikan kepada kepala sekolah, untuk mengukur dan menjahit di Bontang agar dapat kita kontrol,” terangnya.
Terkait persoalan RTRW pembangunan pabrik CPO, wali kota meminta kepada Pansus RTRW untuk sesegera mungkin menyelesaikan dan mengesahkan perda tersebut lantaran masa jabatan anggota DPRD akan segera berakhir. (adv)