NUNUKAN.NIAGA.ASIA-Direktorat Jenderal (Ditjend) Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI menggelar Pekan Nelayan Perbatasan Bangkit tahun 2019 berlokasi di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Sebatik, Kabupaten Nunukan
Acara yang digelar dari tanggal 2 – 4 September 2019 dihadiri kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kaltara H. Amir Bakry bersama staff, perwakilan Dinas Kelauran Nunukan dan lembaga keuangan BNI, BRI, Mandiri dan Bank Kaltimtara.
Kepala SKPT Sebatik Iswadi Rahman mengatakan, pekan nelayan perbatasan bangkit wujud implementasi prioritas pembangunan nasional menciptakan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
“Kegiatan ini bagian dari sub agenda pemeritah dan KKP dalam pengembangan ekonomi maritim dan kelautan diperbatasan Indonesia,” ucapnya.
Berbagai bentuk izin diterbitkan dalam waktu singkat seperti perizinan dasar kapal berupa Pas Kecil sebanyak 807 kapal oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Sei Nyamuk dan Kemenhub Jakarta. Perizinan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP) sebanyak 807 kapal oleh Dinas Perikanan Nunukan, penerbitan buku kapal merah sebanyak 9 orang oleh Kemenhub serta bimbingan teknis oleh KSOP Tarakan kepada 107 nelayan pemagang Surat Keterangan Kecakapan (SKK) 60 Mil.
“Dalam 2 hari, terlayani pembukaan buku rekening untuk 75 orang serta pencairan KUR bagi 171 debitur senilai 8,6 milyar ditambah asuransi sebanyak 830 orang nelayan,” sebutnya.
Hal yang menarik lagi, kata Iswadi, diberikannya bimbingan teknis kepada awak kapal dan ahli penangkap ikan disertai pemberian sertifikasi serta penyerahan simbolis berupa SIPI kapal dan penandatangan PKS oleh Jasindo dengan SKPT untuk asuransi nelayan.
“Sesuai instruksi dan arahan presiden RI yaitu mewujudkan kesejahteraan melalui tiga pilar utama, kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan,” tuturnya.
Menurutnya, selama ini pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia dihadapkan pada isu kesenjangan sosial, terutama bagi masyarakat berada di pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan seperti Kabupaten Nunukan yang merupakan salah satu Kabupaten terluar Indonesia.
Padahal, pulau-pulau terluar Indonesia tersebut memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang begitu besar yang kiranya dapat didayagunakan menjadi salah satu sumber penggerak pertumbuhan ekonomi kawasan.
“Pembangunan SKPT Sebatik adakah strategi pemerintah dalam memicu pertumbuhan perekonomian lokal, sekaligus sebagai kedaulatan nasional terhadap potensi sumber daya ikan di laut perbatasan RI – Malaysia,” sebutnya.
Dalam hal pertumbuhan perekonomian lokal, pemerintah berperan penting dalam peningkatan sarana dan prasarana penangkapan ikan dan akan lebih berkembang lagi jika diberikan kemudahan mendapatkan modal usaha.
Selama ini, keuangan kerap kali menjadi kendala bagi nelayan bisa berkembang, belum lagi sulitnya akses persyaratan berbelit-belit pengajuan kredit hingga ketidaktahuan masyarakat tentang lembaga perbankan.
“Pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan memerlukan sarana dan prasarana serta kemampuan modal yang cukup,” kata Iswadi.
Berangkat dari segala permasalahan itu, Kementerian kelautan dan perikanan (KKP) menggelar Pekan Nelayan Perbatasan Bangkit tahun 2019 dengan menggandeng instansi terkait dan lembaga perbankan serta asuransi PT Jasindo.
“Lewat kegitaan inilah, kita bersosialisasi sekaligus membuka layanan akses perizinan kapal dan permodalan usaha, tuturnya. (002)