SAMARINDA.NIAGA.ASIA– Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) Kaltim prihatin APBD (Anggaran Pendapatan dan Belaja Daerah) lebih besar dinikmati birokrasi dibandingkan yang dinikmati rakyati.
Hal itu disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil Kaltim dalam Refleksi Akhir Tahun 2020 dalam konferensi pers akhir tahun di Samarinda, Rabu (30/12/2020).
Hadir menyampaikan refleksi akhir tahun dari JATAM Kaltim, Pradarma Rupang, dari WALHI Kaltim, Yohana Tiko, dari FH POKJA 30, Buyung Marajo, dari Perkumpulan Nurani Perempuan, Ignasius Hanyang, dan dari LBH Samarinda, Fathul Huda Wiyashadi.
Dipaparkan Koalisi Masyarakat Sipil Kaltim, dalam tiga tahun terakhir, APBD Provinsi Kalimantan Timur yang paling banyak porsinya adalah untuk Belanja Birokrasi selalu meningkat, setelah itu Belanja Peningkatan Kapasitas, Belanja Koordinasi dan tentunya yang paling sedikit adalah Belanja Sektoral (rakyat).
“Di 2018 Belanja Birokrasi 82%, 2019 itu 79% dan 2020 itu 76% dari total belanja,” kata Buyung Marajo.
Kemudian di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) pada tahun 2018, alokasi APBD untuk Belanja Peningkatan Kapasitas sebesar 58,63%, 2019 Belanja Peningkatan Kapasitas 63,08%, 2020 Belanja Birokrasi 54,71% dari total belanja setiap tahunnya.
“Selanjutnya, di Kota Samarinda, APBD yang paling besar porsinya adalah Belanja Birokrasi, pada 2018 itu 98,53%, 2019 sebanyak 91,40% dan 2020 sebesar 96,40% dari total belanja di setiap tahunnya,” ujarnya.
Menurut Koalisi Masyarakat Sipil Kaltim, dalam penggunaan APBD di setiap daerah biasanya ada empat jenis belanja, yaitu; Pertama, Belanja Koordinasi yang didalamnya itu ada perjalanan dinas, biaya rapat, biaya komunikasi dan belanja yang bersifat akomodatif.
Kedua; Belanja Birokrasi yang didalamnya ada biaya pemeliharaan perkantoran, biaya keperluat ATK, biaya pengadaan seragam dan peralatan kantor, belanja penyusunan dokumen dan evaluasi serta biaya untuk mendukung keperluan dan kepentingan aparatur.
Ketiga; Belanja Peningkatan Kapasitas yang didalamnya adaBelanja untuk peningkatan kapasitas aparatur ASN, Belanja Sosialisasi dan Belanja unutuik peningkatan kapasitas masyarakat.
Yang ke empat yaitu Belanja Sektoral yaitu Belanja yang berdampak penguatan manfaat dan peningkatan pada isu-isu sektoral: misalnya sektor kehutanan dan masyarakat adat.
Koalisi Masyarakat Sipil Kaltim menyebut Kaltim merupakan salah satu pintu gerbang utama di wilayah Indonesia bagian Timur. Daerah yang juga dikenal sebagai gudang kayu dan hasil pertambangan ini mempunyai ratusan sungai yang tersebar pada hampir semua kabupaten/kota dan merupakan sarana angkutan utama di samping angkutan darat, dengan sungai yang terpanjang Sungai Mahakam.
Sektor andalan Kaltim tentu saja di Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan sebagai penopang pembangunan dan pendapatan di daerah provinsi termasuk kabupaten dan kota.
“Selain berlimpah sumber daya alamnya tentu saja ada banyak persoalan terjadi yang bisa dilihat dari sudut pandang anggaran, kebijakan publik, hukum, adat, ekologis dan sebagainya,” pungkasnya. (001)
Tag: APBD Kalimantan Timur