aa

aa
Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 1 dengan Pemkot Bontang terkait data P3K Bontang.

BONTANG.NIAGA.ASIA-Komisi 1 DPRD Bontang Laksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang terkait permasalahan data pegawai Bontang yang tidak masuk di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (ANRB) sebagai Pegawai Pemerintah dengan Pejanjian Kerja (P3K).

RDP yang dilaksanakan di ruang rapat DPRD Bontang dipimpin langsung Ketua Komisi 1 DPRD Bontang, Agus Haris dan anggota lainnya, Bilher Hutahaean, Abdul Malik dan Muslimin. Senin (11/3/2018) siang.

Menurut  Agus Haris, Komisi 1 ingin mengetahui secara pasti mengapa data honorer Bontang tidak masuk didalam data base di Men-PANRB, hal ini pun membuat ingin mengetahui seperti apa kronologisnya terkait kekosongan data  pegawai di Bontang. “Bisa dijelaskan secara detail mengapa hanya Bontang yang tidak terdaftar di data base Kementerian PANRB,” katanya saat membuka RDP dengan Pemkot Bontang.

Dijelaskan Politikus  Partai Gerindra ini, terkait kosongnya data  pegawai Bontang saat terakhir kali penerimaan PNS di 2014 silam. Ia berharap laporan yang sudah masuk tidak di setop hal ini yang kemungkinan menjadi acuan Menpan-rb untuk meniadakan seleksi P3K Kota Bontang.

Lebih lanjut, Agus mencontohkan di Kota Balikpapan saat penerimaan PNS di 2014, Pemkot Balikpapan tetap melaporkan pegawainya meskipun lewat dari batas yang ditentukan, dengan demikian data masih tercatat di data base. “Seharusnya Bontang tidak menyetop data tersebut agar data dapat terus masuk di Men-PANRB,” imbuhnya.

Dalam kesempatannya, Asisten III Pemkot Bontang, Nurul menjelaskan bahwa data pegawai  Pemkot Bontang yang diinput yakni pada akhir penerimaan PNS di 2014 silam, akan tetapi data yang dikirim tidak diterima dikarenakan adanya tim verifikasi dari men-PANRB untuk seluruh data yang sudah diinput melalui sistem di BKD Bontang. “Setelah kita masukkan semua data by sistem pada tahap 1, akan tetapi setelah diverifikasi tim dari pusat dan Bontang du nyatakan tidak lolos verifikasi,” terangnya.  “Untuk tahap pertama boleh kita tidak ada data di Men-PANRB tapi di tahap dua ini kami akan mengusahakan semampu kami untuk keberlangsungan pegawai di Kota Bontang,” jelas Nurul. Adv

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *