SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Komisi I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mencatat adanya lonjakan aduan dan laporan masyarakat yang masuk dalam beberapa bulan terakhir. Untuk meneliti dan melayani aduan masyarakat tersebut, Komisi I untuk menggelar rapat internal pada Senin (19/5).
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, mengungkapkan bahwa dalam rapat tersebut, komisi membahas sejumlah agenda penting yang memerlukan perhatian segera. Mulai dari persoalan pencemaran lingkungan, sengketa tapal batas, konflik agraria dan pengaduan lain yang belum sempat ditindaklanjuti.
“Ada beberapa hal yang prioritas itu, misalnya beberapa surat yang sudah masuk, laporan-laporan masyarakat terkait beberapa masalah. Misalnya isu-isu pencemaran lingkungan yang dilakukan sejumlah perusahaan, lalu laporan-laporan terkait dengan sengketa tapal batas, termasuk persoalan yang sudah masuk di Komisi I tapi belum terselesaikan,” ujarnya kepada Niaga.Asia, Selasa (20/5).
Komisi I ditegaskan Salehuddin, tidak akan menutup mata terhadap berbagai laporan tersebut. Maka dari itu, dilaksanakannya rapat internal ini untuk membahas penetapan skala prioritas dalam penanganan berbagai persoalan yang diterima oleh pihaknya.
“Memang kemarin ada keterbatasan sekaligus hambatan. Maka saya sebagai sekretaris menjalankan beberapa agenda yang sudah disepakati dan dimandatkan kepada kami,” jelasnya.
Dalam kondisi tersebut, Komisi I berinisiatif menyusun kembali agenda kerja dengan mengedepankan urgensi dan dampak dari setiap persoalan yang dilaporkan. Salah satu fokus utama adalah tindak lanjut terhadap laporan sengketa lahan dan konflik agraria yang disebut sudah lama masuk namun belum ditangani secara menyeluruh.
“Mulai minggu depan, kita coba agendakan kembali. Termasuk tadi, laporan-laporan soal sengketa lahan yang sudah masuk ke meja kerja Komisi I tapi belum follow up, itu akan segera kita tangani,” terangnya.
Komisi I DPRD Kaltim dikenal sebagai komisi yang membidangi pemerintahan, hukum, dan pertanahan. Komisi ini juga menjadi pintu utama masyarakat dalam menyampaikan pengaduan terkait konflik lahan, kebijakan pemerintah daerah, hingga sengketa pelayanan publik.
Penulis: Lydia Apriliani | Editor: Intoniswan | ADV DPRD Kaltim
Tag: Komisi I DPRD Kaltim