SAMARINDA.NIAGA.ASIA-Komisi II DPRD Kaltim meminta Biro Ekonomi Setwilprov Kaltim menyetor  data lengkap setiap perusda, seperti data pendirian, pernyataan modal, aset, deviden, hingga data hasil audit tahunan.

“Pertemuan dengan pihak Biro Ekonomi tersebut masih pada tahap awal, dan penjelasan mengenai kondisi perusda baru secara global. Kami belum mendapatkan penjelasan secara rinci terkait kondisi perusda yang ada. Mereka mengaku, tugasnya hanya sebagai pembina perusda,” ungkap  Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim Baharuddin Demmu saat memimpin rapat pertemuan dengan Biro Ekonomi, Senin (2/12/2019).

Menurut Baharuddin, Komisi II memerlukan data yang lengkap semua Perusda sebagai bahan  menganalisis dan mengevaluasi kinerja perusda. “Dalam waktu dekat, Komisi II akan mengundang delapan perusda. Kalau Perusda tidak memberikan jawaban yang signifikan, kita akan panggil juga anak-anak Perusda,” terang pria yang akrab disapa Bahar ini.

Menurutnya, DPRD Kaltim ingin mengetahui target pendapatan yang ditentukan oleh pemerintah atas setiap Perusda setiap tahunnya dan membandingkan penyertaan di masing-masing Perusda.

“Ini nanti mau dievaluasi. Misalnya Perusda MBS, ada sekitar 1,2 triliun APBD digelontorkan sebagai pernyataan modal. Namun, yang disetor sampai hari ini kurang lebih hanya tiga hingga empat miliar saja,” sindirnya.

Sedangkan  Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono. Ia meminta data semua perusda dan masalah potensi-potensi ekonomi dari berbagai leading sektor. Seperti potensi ekonomi yang bisa dimaksimalkan selain dari sumber daya alam.

“Misalnya, pertanian, perkebunan, perikanan, ataupun bahkan sumber-sumber ekonomi yang lain. Sehingga kita harus membuka diri untuk melakukan itu semua. Jangan terlena dengan adanya sumber daya alam saja,” sebut dia.

Selain itu, Pemprov Katim kata dia harus berani mengevaluasi semua peruda yang ada. Baik itu perusda, maupun anak perusahaan dari perusda itu sendiri. “Masing-masing perusda ataupun anak perusahaan harus dievaluasi. Menguntungka tidak bagi daerah, atau sesuai dengan asas didirkan tidak filosofinya,” tegasnya.

Karena menurut Politikus Golkar ini, perusda dibentuk tentu harapannya untuk menguntungkan daerah, bukan menguntungkan segelintir orang. “Sehingga, kalau sekiranya itu (perusda) tidak bisa diteruskan, mau tidak mau dievaluasi dan kita rampingkan atau dimarger, sehingga benar-benar sesuai dengan harapan kita,” jelas Sapto. (adv)