SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Komisi II DPRD Kaltim menilai seleksi direksi dan komisaris Perusda Pemprov Kaltim tidak transparan. Sebab, tidak diumumkan secara terbuka kepada publik melalui media massa.

Hal itu mengemuka setelah Komisi II melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pemprov Kaltim, mengenai perkembangan seleksi penjaringan komisaris dan direksi Perusda Kaltim, Senin (5/4/2021).

Dalam RDP hadir mewakili Pemprov Kaltim, Kepala Biro Ekonomi, H Nazrin dan akademisi dari Universitas Mulawarman.

Ditemui seusai RDP, Wakil Ketua Komisi II Baharuddin Demmu mengungkapkan, bahwa pihaknya berharap seleksi komisaris dan direksi Perusda dipublikasikan secara terbuka. Alias tidak ada yang ditutup-tutupi.

“Saya kecewa karena saat kita meminta Curriculum Vitae (CV) dari para kandidat, harus melalui izin kepada Sekretaris Daerah (Sekda) selaku koordinator,” kata Bahar, sapaan akrab Baharuddin Demmu.

Menurutnya, seharusnya orang yang datang ke RDP sudah dikasih mandat, tidak perlu lagi lapor. “Jadi kita tunggu 1-2 hari ini. Kalau tetap tidak diberikan, ya saya sebut rekrutmen ini tidak transparan sejak awal,” ungkap Bahar.

Menurutnya, memperlihatkan CV para kandidat bukanlah suatu perkara sulit. Bahar pun mempertanyakan mengapa CV itu tidak dipublikasikan. Seharusnya, tim seleksi (Timsel) mempublikasikan CV tersebut secara mandiri. Agar publik juga dapat mengakses dan menilai.

“Malah kalau teman-teman Komisi II mau dapat datanya, staf yang ke sana. Ini apa-apaan? Itu yang saya sebut tidak transparan. Apa sih yang susah kalau dibuka? Kan tidak ada hubungannya dengan mereka (Timsel). Saya curiga kalau enggak mau dibuka ya ada hubungannya dengan mereka-mereka itu,” lanjut Bahar.

Politisi dari Fraksi PAN itu menegaskan Perusda sudah tidak boleh lagi dianggap main-main. Semuanya harus terbuka sehingga ke depan, para petinggi Perusda yang terpilih tidak lagi menjadi pejabat yang tidak transparan.

Bahkan Bahar menyebut, Timsel independen pun belum mendapatkan CV 55 kandidat yang sudah lulus tes administrasi dan kejiwaan. Hal ini pun sempat memicu perdebatan pada saat rapat.

“Komisi II tetap melakukan fungsinya sebagai pengawasan. Bagi Komisi II, karena Perusda menggunakan dana publik ya transparan lah kalau mau dianggap baik. Sudah bermasalah kok. Mau main apa lagi di Perusda?” beber Bahar.

Dia menyampaikan, Komisi II tidak ingin mempersulit kerja pansel. Justru, mengajak semua stakeholder untuk berbenah agar fungsi Perusda sebagai penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa dimaksimalkan.

Ditemui di tempat yang sama, salah satu anggota tim Pansel yakni Nazrin mengungkapkan, bahwa proses seleksi sudah sampai di tahap hasil penilaian atau assesment dan tes kejiwaan.

“Besok (hari ini) sesuai dengan jadwalnya kita bisa buka website, mereka menyerahkan dokumen untuk makalahnya. Kita berikan waktu. Tanggal 7-8 mungkin nanti ada tes,” pungkas Nazrin singkat.

 

Penulis : Muhammad Fahrurozi | Editor : Intoniswan

Tag: DPRD KaltimKaltimPemprov KaltimPerusda KaltimSamarinda